Capres Harus Menjadi Contoh Nyata Wajib Pajak

Pajak sebagai salah satu elemen penting dalam pemasukan negara memang tidak bisa dinafikan keberadaannya. Seperti kita tahu, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di negera ini. Dan semua orang Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dan Capres serta Cawapres bukanlah pengecualian sama sekali di sini.

Masalahnya, data pembayaran pajak dari para capres masih belum didapatkan. Hal ini mendorong orang-orang untuk penasaran dan ingin tahu seperti apa Capres dan Cawapres dalam melaksanakan kewajibannya untuk negara.

Untuk berita lebih lengkapnya, silahkan cara berita yang kami sadur dari kompas.com ini:

Capres-Cawapres Didesak Transparan soal Pajak

Oleh: Ihsanuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan bertarung dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang didesak untuk lebih transparan soal pajak. Mereka diminta untuk membuka Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

"Kita melihat pentingnya pajak, tapi masih banyak wajib pajak yang tidak taat pajak. Kita dorong capres-cawapres secara sukarela menyampaikan SPT-nya sehingga publik bisa memastikan capres-cawapres menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar," kata Praktisi Pajak Prastowo di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Senin (26/5/2014) siang.

Hadir dalam konferensi pers itu aktivis Indonesian Legal Resource Center Uli Parulian, aktivis Ecological Justice Rio Ismail, dan aktivis ICW Firdaus Ilyas. Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Mafia Pajak.

Prastowo menjelaskan, pajak merupakan hal yang sangat penting karena menyumbang cukup banyak bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sayangnya, masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang harusnya bisa menyumbang banyak dari pajak justru lari dari kewajiban pajaknya. "Dorongan kepada capres-cawapres ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus pengemplangan pajak Asian Agri," ujarnya.

Dengan sikap transparan dari capres-cawapres, Prastowo meyakini jika terpilih pada pemerintahan mendatang, mereka bisa mengatasi berbagai permasalahan pajak yang saat ini masih kerap terjadi. "Kita mendorong capres-cawapres punya visi-misi dalam kebijakan pajak. Kita tidak ingin capres- cawapres tidak melakukan kewajiban pajak dengan benar, mereka harus menjadi contoh nyata bagi wajib pajak," pungkasnya.