JK Mulai Serang Prabowo?

Jusuf Kalla yang terkenal sejak dulu suka melakukan psy war dengan lawan politiknya, kali ini sepertinya mulai berniat melakukan strategi yang sama dengan dulu. Masih ingat bukan bagaimana JK menyindir SBY yang menggunakan mars dari produk Indomie yang notabene terbuat dari bahan baku yang tidak diproduksi Indonesia?

Kali ini, entah disengaja atau tidak, JK mulai menyisipkan sindiran-sindiran kepada calon presiden saingannya yang berpotensi besar menang pada pemilu kali ini: Prabowo. Tentu saja, tidak bisa ditarik kesimpulan apakah JK memang berniat menyindir Prabowo atau tidak, tapi kenyataannya memang perkataannya membuat kita berpikir ke arah sana. Pertanyaannya, benarkah JK mulai menyerang Prabowo? Kita berharap semoga itu tidak terjadi dan semua calon menggunakan cara yang elegan untuk memenangkan pemilu kali ini. Pemilu paling panas, karena semua orang Indonesia dapat mengemukakan pendapat mereka dan direkam oleh media sosial.

Sebelumnya, mari kita simak bersama berita yang dilansir oleh Tempo.co ini terlebih dahulu:

Bicara Soal Istri, JK Sindir Prabowo?

Oleh: Tri Suharman

TEMPO.CO, Bandung - Calon wakil presiden Jusuf Kalla kembali berkelakar tentang usianya yang sudah tua. Namun kali ini dia menyisipkan pentingnya peran seorang istri yang membuatnya tetap merasa muda.

"Alhamdulillah saya punya istri yang baik," kata Kalla di hadapan peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Grand Royal Panghegar Hotel, Jalan Merdeka, Bandung, Rabu, 28 Mei 2014.

Menurut mantan Ketua Umum Golkar itu istrinya, Mufida Kalla, adalah wanita yang mempermudah perjalanan kariernya hingga ke puncak. Sehingga dia tak terganggu dengan usia sesuai kalender, usia ideologis alias ritme kerja, serta usia semangat. "Makanya kalau tidak ada istri itu bahaya," kata dia disambut tawa sekitar 500-an peserta rapimnas.

Peserta rapimnas tampak tergelitik lantaran pernyataan JK bernuansa sindiran terhadap lawan politiknya Prabowo Subianto. Calon presiden Partai Gerakan Indonesia Raya itu hingga kini menduda lantaran bercerai dengan Titiek Soeharto, anak kandung presiden kedua Soeharto.

Kalla pun menyinggung soal pentingnya seorang yang berjiwa pemimpin menduduki jabatan presiden atau wakil presiden. Kalla mengatakan seorang kandidat presiden harus mampu membawa rasa bangga masyarakat terhadap negaranya. "Tetapi kalau semua harga tinggi apa yang bisa dibanggakan," ucapnya.

Read More

Kriteria Capres Versi Komnas HAM

Komnas HAM yang merupakan salah satu lembaga yang paling banyak diharapkan sepak terjangnya dalam kehidupan sosial masyarakat (meskipun masih terkesan melempem dan fokus pada kasus-kasus populer saja), ternyata juga memiliki pandangannya sendiri terhadap capres idaman.

Mereka mengeluarkan kriteria itu sebagai bentuk pedoman untuk para pemilih dalam menentukan pilihannya untuk para capres. Dengan adanya kriteria itu, mungkin saja nantinya presiden yang terpilih akan lebih baik dari yang satunya. Benarkah?

Mari kita simak berita yang kami sadur dari tempo.co ini:

Enam Kriteria Presiden Ideal Menurut Komnas HAM  

Oleh: Gangsar Parikesit

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nasution Manager, mengatakan bahwa ada enam kriteria calon presiden idaman. Hal itu dia sampaikan pada acara konferensi pers di Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Mei 2014.

Keenam kriteria capres idaman tersebut, kata Nasution, presiden harus mampu menghargai kebhinekaan bangsa, memiliki wawasan tentang kebangsaan, dan menghormati HAM, tidak pernah terindikasi dalam pelanggaran HAM atau tidak pernah diselidiki oleh Komnas HAM, mampu memajukan HAM di Indonesia, mampu membawa Indonesia berperan aktif di dunia yang memiliki penegakan HAM yang baik, serta presiden yang terpilih mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat khususnya yang terjadi di masa lalu. "Nah itulah enam kriteria capres idaman ala Komnas HAM," ujar ketua koordinator pengawasan pilpres Komnas HAM tersebut.

Hingga saat ini masih ada kasus pelanggaran HAM yang hingga saat ini masih belum diselesaikan. Kasus-kasus tersebut, di antaranya Trisakti, Semanggi Satu dan Dua, Talangsari Lampung, Abepura, Tanjung Priok, dan Timor Timur. Sebagian dari kasus tersebut ada yang berkas-berkasnya sudah diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung.

Namun Nasution membantah jika keenam kriteria capres idaman tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan bagi salah satu kandidat capres yang bersaing pada 9 Juli mendatang. "Komnas HAM tidak ikut dalam politik praktis," ujarnya.

Selain itu, Komnas HAM juga akan mempelajari visi dan misi dari masing-masing kandidat. "Nanti kita akan bekerja sama dengan KPU," ujarnya.

Read More

Tim Sukses Prabowo Hatta dari Partai Demokrat

Meskipun partai Demokrat tidak memutuskan untuk memberikan suaranya secara resmi kepada salah satu pasangan, namun bukan berarti kadernya tidak diperbolehkan memilih. Baru-baru ini, salah satu kader partai Demokrat yang cukup berpengaruh, memutuskan untuk menjadi tim sukses dari Prabowo Hatta.

Memang, visi dan misi yang jelas dan lugas dari Prabowo Hatta sejauh ini telah membuat banyak politikus memutuskan untuk ikut ke dalam koalisinya. Dan hal itu juga berlaku bagi politisi dari partai Demokrat ini. Siapakah politisi yang dimaksud itu? Mari kita simak bersama berita yang kami sadur dari Viva.co.id ini:

Marzuki Alie Jadi Tim Sukses Prabowo-Hatta

Oleh: Aries Setiawan, Nur Eka Sukmawati

VIVAnews - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, bergabung dalam tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Marzuki menegaskan bahwa keputusannya untuk bergabung dalam tim sukses Prabowo-Hatta atas inisiatif sendiri. Marzuki menilai pasangan itu berkomitmen melanjutkan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kan Pak Prabowo sudah mengatakan program Pak SBY yang bagus akan dilanjutkan, yang kurang akan diperbaiki," ujar Marzuki, Rabu, 28 Mei 2014.

Tak hanya itu, ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu juga merasa memiliki kedekatan personal dengan Hatta Rajasa. Kata Marzuki, Hatta mempunyai kapasitas untuk mengurus negara.

"Kami kan sama-sama orang Sumatera Selatan, pernah sama-sama jadi tim sukses SBY, saya waktu itu sekretaris. Beliau kan juga pernah jadi menko Perekonomian," ungkap dia.

Rapat Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta usai dilaksanakan di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak I, Otista, Jakarta Timur, Minggu 25 Mei 2014. Hasilnya, ada sekitar 50 anggota tim sukses dalam pemenangan pasangan capres-cawapres ini.

Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya mengatakan, anggota itu merupakan perwakilan dari partai-partai anggota koalisi dan mendapatkan posisi yang sama.

Read More

Jokowi Tentang Jatah Menteri untuk NU

Di awal pembentukan koalisi, kita sering mendengar pendirian Jokowi soal ketidak-mau-annya untuk membagi-bagikan jatah menteri seperti yang dilakukan oleh SBY dahulu. Jokowi memang dikabarkan tidak suka dengan sistem seperti itu dan memilih untuk menunjuk menteri secara profesional jika terpilih sebagai presiden nantinya.

Namun, pada perjalanannya, terdengar kabar bahwa Jokowi menjanjikan jatah menteri agama untuk NU. Tentu saja kabar ini bertentangan dengan kabar yang pertama, di mana Jokowi dengan tegas menyatakan tidak ingin membagi-bagi jatah menteri.

Lantas, bagaimana kebenarannya? Mari kita simak berita yang dilansir oleh vivanews.co.id ini:

Jatah Menteri Agama Untuk NU, Ini Tanggapan Jokowi

Oleh: Dedy Priatmojo

VIVAnews - Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo, mengaku belum berbicara masalah kabinet dan menteri apabila Jokowi - JK terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.

"Kami ini tidak berbicara masalah menteri. Saya sudah katakan tidak pernah bicara masalah menteri," kata Jokowi di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Maret 2014.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengatakan, bila pasangan Jokowi-JK memenangi pemilu, dia menjamin bahwa yang bakal menjabat menteri agama adalah kader Nahdlatul Ulama.

Jokowi mengaku, saat ini dia dan Jusuf Kalla belum membahas komposisi menterinya kelak. Dia masih fokus untuk menghadapi Pilpres dan kampanye di beberapa daerah.

Menurutnya, komposisi menteri baru akan dibicarakan jika nanti terpilih. Apakah nantinya akan diambil dari profesional atau dari partai politik.

"Sudah saya sampaikan kerjasama ini tanpa syarat, kami sampai saat ini belum bicara masalah menteri," ujar Jokowi.

Dalam sebuah acara di Jawa Timur, Minggu 25 Mei 2014 lalu, Muhaimin Iskandar mengatakan, bila pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangi pemilu presiden pada 9 Juli nanti, dia mengatakan yang bakal menjabat menteri agama adalah kader Nahdlatul Ulama.

"Kalau Jokowi-JK menang, menteri agama pasti dari NU. Saya jamin," ujar Muhaimin.

Menurut Muhaimin, pernyataan itu untuk menepis desas-desus yang beredar bila Jokowi-JK menang, menteri agama akan dijabat oleh seorang tokoh yang memiliki latar belakang Syiah. Padahal sejak era reformasi hingga saat ini, menteri agama selalu berasal dari NU.

Jusuf Kalla yang turut hadir dalam kegiatan di Surabaya bersama Muhaimin itu juga menjamin, bila dirinya dan Jokowi unggul, kader NU-lah yang akan dipilih sebagai menteri agama. "Iya, itu sudah jaminan," kata Jusuf Kalla

Sebelumnya juga sempat beredar isu, jika Jokowi menang, jabatan menteri agama akan diberikan kepada tokoh Syiah, Jalaludin Rahmat, yang pada pemilu legislatif lalu mendukung PDI Perjuangan. (umi)

Read More

Pasar Seksi untuk Kampanye Capres

Media kampanye yang mulai bergeser dari media konvensional seperti baliho dan spanduk menuju media interaktif seperti media sosial, ternyata membuat kampanya kali ini menjadi berbeda. Pasalnya, jika dulu uang adalah segalanya, maka kali ini konten menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Media sosial yang bisa saja menyapa banyak orang asal banyak disebar oleh pemakainya, tentu saja tahu benar betapa pentingnya konten itu. Dan oleh karena itu, para capres kali ini mau tak mau harus memperebutkan golongan paling seksi yang akan sangat membantu perolehan suara mereka.

Golongan kelas apakah itu? Mari kita simak berita yang kami sadur dari MediaIndonesia.com ini:

Rebutan Kelas Menengah

Oleh: Soelistijono

LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) menilai dua pasang calon presiden(capres) saat ini harus bersaing ketat untuk merebut suara dari kalangan kelas menengah guna memenangi Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

''Yang menjadi rebutan mereka saat ini ialah kelas menengah kota dan muda. Sebabnya, kalang an itulah yang banyak sekali mengonsumsi informasi di media sosial sebagai sarana kampanye efektif saat ini,'' kata Direktur LSI Kuskrido Ambardi di Yogyakarta, Senin (26/5).

Pasangan capres Joko WidodoJusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, ujar Kuskrido, harus punya strategi jitu untuk merebut perhatian kelas menengah tersebut. Apalagi, sejumlah hasil survei menunjukkan elektabilitas kedua pasang capres-cawapres terpaut tipis.

''Kalau selisih Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di bawah 10%, mereka harus mengelola perang di media sosial dengan baik, baik menghadapi kampanye yang jujur maupun kampanye yang hitam,'' kata dia.

Meski demikian, ujar Kuskrido, kampanye hitam tidak akan memiliki pengaruh besar apabila publik telah memiliki kesadaran yang baik dalam menggunakan hak pilih.

Politik uang, ujarnya, diyakini tidak akan menjadi bagian dari strategi para capres tersebut. Ia tak yakin para capres punya banyak modal untuk menjangkau seluruh pemilih di Indonesia untuk menjalankan strategi politik uang.

''Untuk pilpres, daerah pemilihan (dapil)-nya kan cuma satu, sehingga untuk menjangkau seluruh desa saja paling tidak membutuhkan dana hingga Rp36 triliun. Dua pasangan capres tidak ada yang punya dana sebesar itu. Pengusaha pun tidak punya,'' kata dia.

Politik identitas 

Di kesempatan berbeda, pengajar FISIP Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito menilai identitas suku, ras, dan agama masih menjadi komoditas untuk bersaing dalam Pilpres 2014.

''Banyak elite politik yang tidak bisa menjadi teladan karena mereka mereproduksi identitas (suku, ras, dan agama) itu untuk komoditas politik,'' kata Arie.

Menurut dia, praktik politik identitas yang kerap muncul menjelang pemilu telah menyimpang dari etika dan tujuan berdemokrasi yang sesungguhnya. Apalagi upaya itu tidak memiliki korelasi substansial terhadap kebutuhan bangsa.

Karena itu, kata dia, kini saatnya bertarung melawan kapitalisme global, bukan malah dipropaganda untuk bertarung antaragama atau identitas lainnya. ''Saya berharap ini bukan hanya sekadar pilpres, melainkan pemilihan pemimpin. Kalau memilih presiden itu gampang, tapi belum tentu presiden itu seorang pemimpin,'' kata Arie.

Saat menanggapi penilaian itu, Kuskrido memprediksi politik identitas akan memiliki pengaruh kuat di antara dua pasangan capres apabila jarak elektabilitas keduanya tidak terpaut jauh. Jika hanya berbeda tipis, politik identitas akan menjadi isu yang tidak laku dijual ke masyarakat.

''Dengan jarak 5%, kedua pasangan capres-cawapres harus bertarung keras. Dengan jarak elektabilitas yang dekat, politik identitas hanya akan memiliki efek menentukan kemenangan sebesar 12%,'' tuturnya.

Sekali lagi ia menegaskan politik identitas tidak akan berdampak signifikan apabila rata-rata pemilih telah memiliki kesadaran yang baik dalam menggunakan hak pilih masing-masing. (Ant/P-1) 

Read More

Bahaya Kampanye Hitam

Sebagaimana kita tahu, kampanye hitam atau yang sering kita sebut dengan istilah Black Campaign saat ini tengah merajai Indonesia. Penggunaan media sosial yang sangat tinggi, mau tak mau telah membuat banyak orang secara semena-mena mengemukakan pendapatnya. Dan hal itu mau tak mau menjerumus pada kampanye hitam itu sendiri.

Lalu, sebenarnya apa bahaya besar yang menunggu kita apabila budaya kampanye hitam ini tak kunjung hilang? Mari kita simak bersama berita dari mediaindonesia.com ini:

Kampanye Hitam Rawan Konflik Sosial

Oleh: Cahya Mulyana

KAMPANYE hitam berbau SARA berpotensi memunculkan kerusuhan atau chaos dalam pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) mendatang. Karena itu, tim sukses pasangan capres-cawapres di minta menghentikan praktik busuk tersebut.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengemukakan harapan itu saat berpidato dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Partai NasDem di Jakarta, kemarin.

Menurut Surya, Partai NasDem tidak akan menoleransi siapa pun yang melakukan cara-cara tersebut.

''NasDem ingin mengingatkan, pertarungan harus bisa di laksanakan bukan dalam arti merusak. Bangsa ini sudah cukup capek sehingga elite-elite kita harus bisa menjaga,'' tegas Surya.

Surya juga meminta semua elite politik untuk memberikan teladan keberadaan mereka dalam semangat persatuan dan kesatuan. ''Itu jauh lebih penting daripada kemenangan itu sendiri,'' tandas Surya.

''Buat apa kemenangan kalau bangsa terpecah-belah? Apa arti kemenangan kalau saling berkelahi di antara kita? Apa arti kemenangan kalau saling membunuh, kemudian apa arti kemenangan kalau Indonesia chaos? Kita mundur jauh ke belakang kalau sampai itu terjadi. Jadi, NasDem ingin mengingatkan jangan sampai hal buruk itu terjadi,'' ujarnya.

Surya juga meminta kepada elite politik untuk memberikan keteladanan kepada seluruh rakyat Indonesia. ''Baik pendukung Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta sama-sama harus mengedepankan moral dan tanggung jawab.'' 

Secara terpisah, pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, membenarkan bahwa kampanye hitam kian merebak menjelang pilpres. ''Black campaign merupakan fitnah sangat merugikan salah satu pihak capres-cawapres. Juga sangat merugikan rakyat,'' kata dia, kemarin.

Menurut dia, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara perlu membuat rancangan peraturan yang tegas guna menindak pelaku kampanye hitam. Rakernas juga dihadiri fungsionaris pusat dan daerah Partai NasDem serta tamu undangan.

Dalam kesempatan itu Jokowi membuat kejutan saat berpidato. Mantan Wali Kota Surakarta itu membuka sambutan bak ustaz yang hendak bertausiah. Di awal pidato, ia mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Hadirin pun memberikan applaus hingga meriuhkan forum rakernas.

Di sela acara rakernas, Jokowi mengungkapkan telah membuka rekening untuk mendukung pemenangan dia dalam pilpres. Rekening bernomor 122301000172309 itu atas nama Joko Widodo dan Jusuf Kalla di BRI Kantor Cabang Mal Ambasasor.

Read More

Jokowi dan Black Campaign

Jokowi sebagai Capres yang digadang-gadang memiliki elektabillitas tertinggi di Indonesia saat ini, memang rentan untuk diserang secara pribadi. Hal ini terlihat dari banyaknya kampanye hitam yang menyerang Jokowi. Berbagai tudingan miring itu antara lain: Jokowi bukan orang islam, Jokowi antek orang China, Jokowi dikendalikan orang Katolik, dan sebagainya.

Selama ini memang Jokowi terus tinggal diam terhadap kampanye hitam yang menyerangnya, namun perlahan-lahan Jokowi semakin menunjukan sikap melawan. Kita lihat saja, apakah Jokowi nantinya akan mampu melawan opini dari penyebar kampanye hitam untuk dirinya? Sebelumnya, kita simak dulu berita yang kami sadur dari Okezone.com ini:

Ini Penjelasan Jokowi soal Inisial H

Oleh: Antara

JAKARTA - Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklarifikasi sejumlah kampanye hitam yang menyerangnya di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional Muslimat NU.

Kepada pegiat organisasi perempuan NU itu, Jokowi antara lain mengklarifikasi soal inisial "H" di depan namanya, yang juga menjadi objek kampanye hitam itu.

"H itu haji, bukan Herbertus," kata Jokowi di arena Rakernas Muslimat NU, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (27/5).

Gubernur DKI itu pun juga menyebutkan telah beberapa kali pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrah bersama istrinya. "Ini bukan riya'. Ini penting bagi saya untuk dijelaskan," ungkap Jokowi.

Jokowi mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak begitu berminat menanggapi kampanye hitam yang menyerangnya. Namun beberapa pihak menyarankan perlunya klarifikasi agar tidak dianggap sebagai kebenaran.

Isu lain yang juga diklarifikasi Jokowi adalah soal penghapusan tunjangan sertifikasi guru apabila dia terpilih menjadi presiden.

"Ngapain dihapus, malah ditambah. Pendidikan bagi negara manapun adalah program prioritas," tegasnya.

Secara terpisah Ketua Umum Muslimat NU yang juga juru bicara Jokowi, Khofifah Indar Parawansa membenarkan pengakuan mantan Wali Kota Solo itu yang semula enggan menanggapi kampanye hitam.

Menurut Khofifah, Jokowi perlu sedikit didesak sebelum akhirnya setuju untuk tidak tinggal diam terhadap berbagai kampanye hitam.

"Karena kalau didiamkan, kampanye hitam yang sama sekali tidak benar itu lama-lama akan dianggap benar, bahkan menjadi pembenaran," terang Khofifah. (ant//trk)

Read More

Prabowo dan Pendiriannya Tentang Oran Asing

Prabowo Subianto memang dikenal sebagai orang yang sangat tegas dan tidak pandang bulu dalam melalukan perlawanan. Sebagai seorang mantan Jenderal, tentu saja Prabowo pantas mendapatkan predikat itu. Lagipula, secara kasat mata sudah jelas bagaimana sosok Prabowo yang tegas itu akan memimpin bangsa ini.

Nah, tapi bagaimana pandangan Prabowo terhadap bangsa asing? Karena seperti yang kita tahu, pemimpin bangsa ini sangat tegas kepada orang Indonesia dan melempem pada orang asing. Membusungkan dada di depan orang pribumi dan menunduk lemah di hadapan orang dengan kewarganegaraan yang berbeda. Karena itulah, pandangan Prabowo menarik untuk diketahui. Apakah dia akan berani nantinya?

Untuk mengetahuinya, mari kita simak berita yang dilansir oleh Okezone.com ini:

Prabowo: Saya Tidak Anti-Asing, Tapi Tak Mau Dilecehkan Orang Asing!

Oleh: Angkasa Yudhistira

JAKARTA - Calon Presiden Prabowo Subianto, mengakui banyak pandangan dari masyarakat bahwa dirinya merupakan sosok yang galak.  
 
"Selalu ada pandangan Prabowo galak. Galaknya itu dulu, karena dulu yang saya pimpin harimau, kalau komandannya kayak kambing, tentara Indonesia tidak bisa disegani. Tapi Prabowo, sudah tak galak lagi," ungkap Prabowo di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2014).
 
Kegalakan mantan Danjen Kopasuss itu diakuinya sirna seiring dirinya pensiun dan menjadi purnawirawan.
 
"Tapi sekarang sudah pensiun, sekarang sudah tidak galak lagi. Sudah dikelilingi guru besar dan kiai, mudah-mudahan tidak galak. Apalagi ada profesor yang kiai," kata Prabowo yang matanya tertuju kepada Mahfud MD.
 
Selain itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menegaskan bahwa dirinya tidak antiasing. Pasalnya tidak ada salahnya jika Indonesia juga belajar dari negara lain.
 
"Salah kalau menganggap Prabowo antiasing, nyatanya tidak boleh benci asing, kita harus belajar kepada semua pihak," ujarnya.
 
Ditegaskan dia, Indonesia harus menjadi bangsa terhormat, dan dihormati oleh negara lain. Karenanya, pemimpin kedepan harus memperjuangkan kepentingan rakyat.
 
"Kita tidak antiasing, tapi kita tidak mau dilecehkan oleh orang asing, kita ingin bersahabat, tapi kami tidak mau jadi kacung-kacungnya, Bangsa Inodesia bukan bangsa kacung," tegasnya.

Read More

Prabowo Hatta Bakal Menang Telak?

Pasangan Prabowo Hatta yang merupakan capres hasil bentukan koalisi merah putih yang banyak dihuni partai politik memang memiliki banyak potensi. Dengan pengalaman Prabowo sebagai seorang tentara berpangkat tinggi serta kemampuan negarawan Hatta yang sudah banyak diakui (bahkan oleh presiden SBY sendiri), jelas sekali pasangan ini menyimpan potensi kemampuan yang sangat besar.

Berbeda dengan pasangan lainnya yang memiliki janji utang dengan DKI Jakarta, Prabowo Hatta yang sudah terang-terangan melepas jabatannya sebelum terjun di pemilu kali ini, memiliki kebebasan yang lebih besar. Lalu, bagaimana pendapat PAN tentang kans besar untuk menang ini? Mari kita simak berita yang kami sadur dari Antaranews.com ini:

Prabowo-Hatta diprediksi menang telak

Editor: Ella Syafputri

Jakarta (ANTARA News) - Bakal capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa diperkirakan bisa menang telak dalam pemilihan presiden (pilpres) mendatang. 

"Optimisme menang telak itu bukan tanpa alasan, tapi hampir semua kalangan mendukung pasangan ini," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Taslim Chaniago, di Jakarta, Kamis. 

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, pasca deklarasi pasangan tersebut, banyak bermunculan simpatisan, kelompok ataupun organisasi massa yang mendukung pasangan tersebut. 

"Ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat kepada pasangan ini sangat tinggi untuk memenangkan Prabowo-Hatta," kata Taslim. 

Ia menuturkan, pasangan ini didukung purnawirawan TNI, musisi, mahasiswa, bahkan tokoh dari partai lain seperti Harry Tanoe Sudibjo, Fuad Bawazir, Rhoma Irama, dan Mahfud MD menjadi modal besar bagi pasangan Prabowo-Hatta untuk memenangkan pilpres. 

"Kita yakin dan akan bersama-sama bergerak untuk menyosialisasikan kepada masyarakat untuk memenangkan Prabowo-Hatta" jelasnya. 

Selain didukung banyak pihak, ujarnya, komposisi pasangan ini merupakan paduan yang sempurna dan akan mudah diterima oleh masyarakat. 

"Prabowo sosok pekerja keras dan tegas dan tidak mementingkan popularitas, sementara sosok yang pintar berkomunikasi. Keduanya memiliki konsep jelas dalam mensejahterakan masyarakat," ujarnya. 
(Zul)

Read More

Blunder Megawati

Megawati sebagai sosok pemimpin wanita paling modern di Indonesia memang tidak perlu lagi diragukan kharismanya di hadapan pendukung PDIP. Namun bukan berarti dia adalah tokoh tanpa cela. Megawati sebagai seorang manusia yang pernyataannya sering sekali menjadi santapan publik harus mulai sadar, bahwa posisinya sebagai seorang pemimpin partai sangat riskan untuk melakukan blunder. Setidaknya hal itu terbukti pada kejadian kemarin saat dia mengeluarkan pernyataan kontroversi yang membuat nama Jokowi semakin tidak populer.

Apakah pernyataan Megawati itu? Mari kita saja berita yang dilansir oleh ANtaranews.com ini:

Pernyataan Megawati soal Jokowi dikritik

Oleh: Zul Sikumbang

Jakarta (ANTARA News) - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut Joko Widodo (Jokowi) tetap merupakan petugas partai jika terpilih menjadi Presiden RI menuai kritik.

Anggota DPR RI Taslim Chaniago menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi merupakan Presiden boneka Megawati.

"Kalau terpilih sebagai Presiden Jokowi hanya jadi boneka Megawati dan PDIP saja. Itu artinya apapun kebijakan Jokowi harus sesuai perintah Megawati. Jokowi tidak punya kewenangan saat memimpin negeri," kata Taslim di Jakarta, Rabu.

Taslim juga menilai, pernyataan Megawati tersebut menunjukkan dirinya belum legowo menunjuk Jokowi sebagai calon presiden PDIP.

"Sepertinya Megawati tidak pede (percaya diri) elektabilitasnya lebih rendah dibandingkan Jokowi. Saya menangkap, apa yang disampaikan Megawati itu membuktikan bahwa Megawati ingin menjadi presiden," ujarnya.

Padahal, lanjut Taslim, siapapun Presiden RI terpilih tidak boleh disetir oleh siapapun. Kalau terpilih jadi Presiden, Jokowi tidak boleh disetir oleh siapapun, temasuk partai yang mengusungnya.

Taslim mengingatkan, pengabdian pada negara jauh lebih penting dari pada pengabdian pada partai. "Megawati seharusnya belajar dari negarawan Inggris, Winston Churchill yang terkenal dengan prinsipnya, ketika pengabdian kepada negara dimulai, maka berakhirlah pengabdian kepada partai," tutupnya.

Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan kepada bakal capres usungan partainya, Joko Widodo, untuk tak melupakan perannya sebagai kader.

"Saya pesan ke Pak Jokowi, sampeyan tak (saya) jadikan capres, tapi jangan lupa ingat capres-nya saja, Anda adalah petugas partai yang harus melaksanakan apa yang ditugaskan partai," ucap Mega dalam pidatonya saat deklarasi koalisi PDIP, Partai Nasdem, dan PKB di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/5).

Read More

Capres Harus Menjadi Contoh Nyata Wajib Pajak

Pajak sebagai salah satu elemen penting dalam pemasukan negara memang tidak bisa dinafikan keberadaannya. Seperti kita tahu, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di negera ini. Dan semua orang Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dan Capres serta Cawapres bukanlah pengecualian sama sekali di sini.

Masalahnya, data pembayaran pajak dari para capres masih belum didapatkan. Hal ini mendorong orang-orang untuk penasaran dan ingin tahu seperti apa Capres dan Cawapres dalam melaksanakan kewajibannya untuk negara.

Untuk berita lebih lengkapnya, silahkan cara berita yang kami sadur dari kompas.com ini:

Capres-Cawapres Didesak Transparan soal Pajak

Oleh: Ihsanuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan bertarung dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang didesak untuk lebih transparan soal pajak. Mereka diminta untuk membuka Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

"Kita melihat pentingnya pajak, tapi masih banyak wajib pajak yang tidak taat pajak. Kita dorong capres-cawapres secara sukarela menyampaikan SPT-nya sehingga publik bisa memastikan capres-cawapres menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar," kata Praktisi Pajak Prastowo di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Senin (26/5/2014) siang.

Hadir dalam konferensi pers itu aktivis Indonesian Legal Resource Center Uli Parulian, aktivis Ecological Justice Rio Ismail, dan aktivis ICW Firdaus Ilyas. Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Mafia Pajak.

Prastowo menjelaskan, pajak merupakan hal yang sangat penting karena menyumbang cukup banyak bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sayangnya, masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang harusnya bisa menyumbang banyak dari pajak justru lari dari kewajiban pajaknya. "Dorongan kepada capres-cawapres ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus pengemplangan pajak Asian Agri," ujarnya.

Dengan sikap transparan dari capres-cawapres, Prastowo meyakini jika terpilih pada pemerintahan mendatang, mereka bisa mengatasi berbagai permasalahan pajak yang saat ini masih kerap terjadi. "Kita mendorong capres-cawapres punya visi-misi dalam kebijakan pajak. Kita tidak ingin capres- cawapres tidak melakukan kewajiban pajak dengan benar, mereka harus menjadi contoh nyata bagi wajib pajak," pungkasnya.

Read More

Jusuf Kalla Bersuara Soal Komentar Miringnya Terhadap Jokowi Dulu

Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK, akhirnya buka suara juga terkait sikapnya di masa lampau yang meremehkan Jokowi. Pasalnya, kita sempat melihat pada beberapa video dan media massa bahwa JK dulunya sempat 'mengejek' Jokowi yang baru saja dilantik sebagai Gubernur dan diisukan akan menjadi Presiden. Saat mendengar kabar itu, JK mengatakan bahwa sebaiknya Jokowi fokus pada Jakarta dulu.

Sebenarnya itu komentar yang biasa saja, namun menjadi tidak biasa ketika JK sekarang sudah menjadi cawapres dari Jokowi. Mana mungkin seorang wakil akan mendiskreditkan presidennya seperti itu? Namun untungnya, kali ini kita memiliki data tentang pengakuan JK. Berita ini, seperti yang dilansir oleh Kompas.com dapat anda baca sekarang juga:

JK Mengaku Sempat Melarang Jokowi "Nyapres"

Oleh: Achmad Faizal

SURABAYA, KOMPAS.com — Bakal cawapres Jokowi, Jusuf Kalla, mengaku sempat melarang Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres). Larangan itu disampaikan saat Jokowi baru dilantik dua bulan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Itu pernyataan 1,5 tahun lalu, saat baru dua bulan dilantik gubernur. Sekarang kan sudah dua tahun, dan sudah terlihat kemampuannya," kata politisi Partai Golkar ini seusai menghadiri forum silaturahim ulama dan tasyakuran kemenangan PKB Jawa Timur di Surabaya, Minggu (25/5/2014) sore.

Saat itu, kata JK, Jokowi diisukan memang akan dijadikan capres oleh PDI-P. Namun karena masih dua bulan menjabat gubernur, JK menganggap Jokowi belum pantas. "Namun selama dua tahun, Jokowi mampu menunjukkan kualitasnya menjadi pemimpin, jadi tidak ada salahnya sekarang maju menjadi calon presiden," tambahnya. 

JK sebelumnya mengaku juga sempat penasaran dengan Jokowi, yang sempat menjadi obyek pemberitaan sebagai kepala daerah yang dianggap bagus. Karena itu, JK sempat mengirim utusan ke Solo untuk mengetahui lebih dalam latar belakang keluarganya. "Keluarga Jokowi Muslim taat, dan saya yakin juga NU," ujarnya.

JK semakin yakin saat dia menjadi makmum shalat berjemaah yang diimami Jokowi. Menurut JK, Jokowi membaca ayat-ayat Al Quran yang panjang. Hal itu, menurut JK, menunjukkan kualitas pengetahuan agama Jokowi. "Ini juga membuktikan bahwa isu Jokowi non-Muslim tidak benar," tekannya. 

Dalam forum itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga memperkenalkan JK kepada massa PKB. Muhaimin menyebut JK bukan orang baru di NU. JK tercatat sebagai Mustasyar Pengurus Besar NU.

Read More

Tantangan untuk Tukang Fitnah Kewarganegaraan Prabowo

Gerindra mulai gerah dengan ulah orang-orang tidak jelas yang mempertanyakan kewarganegaraan Prabowo. Salah satu buktinya adalah dengan tantangan untuk berdebat yang diberikan kepada orang-orang itu. Tentu saja, kemungkinan besar tantangan itu tidak akan disambut, karena memang suara-suara itu hanya pepesan kosong.

Adakah yang berani membuktikan kewarganegaraan Prabowo secara jantan?

Sebelumnya, kita simak dulu beritanya dari tempo.co ini:

Soal Kewarganegaraan Prabowo, Gerindra Tantang Debat

Oleh: Nur Alfiyah

TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi enggan menanggapi isu kewaranegaraan Yordania  calon presiden Prabowo Subianto yang akan dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh relawan pro-Jokowi (Projo).

"Kita bicara saja yang benar, yang logis, tak menghabiskan waktu untuk yang tak perlu," katanya saat dihubungi, Ahad, 25 Mei 2014. Pelaporan itu, kata dia, hanya upaya mencari-cari kesalahan Prabowo. Dari pada melakukan hal semacam itu, menurut dia, lebih baik mereka berdebat tentang penyelesaian masalah rakyat.

"Kenapa tak adu argumentasi, biarkan rakyat memilih," ujarnya.

Kantor berita Associated Press sebelumnya memberitakan bahwa Prabowo pernah meminta kewarganegaraan Yordania. Raja Hussein dikabarkan menerima permohonan tersebut pada Desember 1998.

Kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Projo berencana mengklarifikasi kabar itu ke Kedutaan Besar Yordania di Jakarta. Jika benar Prabowo warga negara Yordania, mereka akan melaporkannya ke KPU.

"Apa benar Raja Yordania pernah mengeluarkan dekrit memberikan kewarganegaraan untuk Prabowo," kata Kepala Divisi Hukum dan Konstitusi Projo, Sunggul Hamonangan Sirait.

Indonesia hanya mengenal satu kewarganegaraan dan tidak mengenal dwi kewarganegaraan.

Projo, kata dia, juga akan melapor ke kepolisian, bila Prabowo memang pernah meminta atau mendapatkan kewarganegaraan Yordania. 

Read More

Prabowo Mulai Bersihkan Nama

Prabowo sebagai calon presiden yang banyak dikaitkan dengan kasus tragedi Mei 98 memang memiliki batu ganjalan keras. Berbeda dengan kasus lainnya yang tidak terlalu sensitif, kasus ini cukup penting dan berpotensi membuat peluang Prabowo untuk memenangi kompetisi pilpres 2014 besok menjadi semakin kecil.

Tim Prabowo menyadari hal itu, dan mencoba untuk menangkisnya. Kali ini dengan cara yang cukup cerdik. Apakah itu? Langsung saja simak berita yang kami sadur dari Tempo.co ini:

Tim Sukses Prabowo Dekati Suciwati

Oleh: Eko Widianto

TEMPO.CO, Malang - Tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak hanya mendekati keluarga korban penculikan 1998. Mereka juga mulai mendekati istri mendiang pejuang hak asasi manusia, Munir Said Thalib, Suciwati. Pendekatan itu dilakukan melalui seorang teman Suciwati yang juga istri anggota Partai Gerindra. "Kami bertemu 15 Mei lalu selama dua jam," kata Suciwati kepada Tempo, Ahad, 25 Mei 2014.

Berselang sejam setelah pertemuan itu, kata Suciwati, ia menerima pesan pendek. Isinya, Prabowo menyatakan ingin bertemu. Isi pesan pendek tersebut juga ditulis di laman Twitter @SuciwatiMunir. Suciwati mengaku telah membalasnya lewat cuitan: "akan sangt (sangat) menghargai kl (kalau) Prabowo dtg (datang) ke Komnas Ham drpd (daripada) bertemu dg (dengan) saya."

Selama ini, Prabowo selalu mangkir saat akan dimintai penjelasan Komnas HAM atas peristiwa penculikan mahasiswa pada Mei 1998. Mendiang Munir, kata dia, pernah mengumpulkan barang bukti kasus penculikan itu dan telah diserahkan ke Komnas HAM. Saat itu, Munir bersama sejumlah aktivis lainnya mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

"Kalau dia merasa bersih maka buktikanlah. Jika merasa keputusan Dewan Kehormatan Perwira salah, maka gugatlah. Seperti saya menggugat Garuda Indonesia," kata dia. Sampai sekarang, Suciwati tidak mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, untuk memilih calon presiden, ia mengajak masyarakat untuk mengamati rekam jejaknya. (Baca: Waspadai Capres Psikopat, KPU Diminta Terbuka)

Rekam jejak Prabowo jelas, sebagai pelaku pelanggaran HAM berat yang dikritik dunia internasional. Adapun Jokowi dianggap bersih dan tak pernah terlibat perkara pidana dan pelanggaran HAM. Namun, sejumlah jenderal bermasalah saat era Orde Baru kini berada satu barisan dengan Jokowi-JK. Misalnya, A.M. Hendropriyono yang terlibat dalam tragedi di  Talangsari, Lampung 1989. Saat itu, sebanyak 27 orang tewas dan 173 orang ditangkap.

"Kami juga konsisten memprotes saat Megawati menunjuk Hendropriyono sebagai kepala Badan Intelijen Negara dan saat dia berpasangan dengan Prabowo pada Pemilu 2009," kata dia.

Pola pendekatan yang sama juga dilakukan terhadap Sumarsih, ibu dari mendiang Benardinus Realino Norma Irawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat peristiwa Semanggi I, November 1998. "Teman satu gereja yang mendekatinya," kata Suciwati. (Baca: Prabowo Klaim Tetap Pertahankan Jiwa Militer)

Suciwati mengaku tidak goyah meski sejumlah korban penculikan dan pembunuhan "loncat pagar" mendukung Prabowo-Hatta. Ini termasuk alumnus Universitas Trisakti yang juga mendukung Prabowo-Hatta. Tujuannya, menjadi alasan pembenar bahwa Prabowo tak bersalah dalam kasus penculikan 1998.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Partai Gerindra Kota Malang, Taufik Bambang, mengatakan partainya akan merangkul semua pihak, termasuk tokoh dan simpatisan di Malang. Ajakan itu, kata dia, bukan paksaan sehingga siapa pun bisa bergabung atau menolak. "Tujuannya mencari simpati. Prabowo bukan pelanggar HAM," kata diaa. (Baca: Koalisi Siapkan Tim Penangkal Isu HAM Prabowo)

Read More

Jokowi Bantah Isu Tentang Antek Asing

Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi kini semakin membuka dirinya kepada masyarakat. Setelah isu yang mengatakan bahwa dia adalah presiden boneka dan antek asing terlihat jelas di masyarakat, akhirnya Jokowi mulai menyatakan pandangannya terhadap tudingan itu. Pandangan itu disampaikan kepada para relawan Jokowi yang telah menyatakan siap membantu kampanyenya.

Seperti apa bantahan Jokowi itu? Langsung saja kita simak berita yang dilansir oleh Republika.co.id ini:

Jokowi: Tidak Benar Saya Antek Asing
Oleh: Taufik Rahman

REPUBLIKA.CO.ID,BANJARMASIN -- Calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) menemui relawan di Hotel Mercure, Banjarmasin, Ahad (25/5). Jokowi meminta relawan mempromosikan dirinya dari pintu ke pintu. 

"Ceritakan kepada mereka kelebihan kita dan kekurangan lawan," kata Jokowi yang mengenakan kemeja kotak-kotak.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta kepada relawan untuk menampik isu negatif tentang dirinya. Seperti pesan berantai yang menyebut dia sebagai antek zionis, antek Amerika, antek Cina, dan antek mafia.  

"Sampaikan bahwa itu tidak benar," ujar capres yang pertama kali mendeklarasikan diri di rumah Si Pitung tersebut.

Sebelum bertemu relawan di Hotel Mercure, Jokowi sempat menghadiri acara deklarasi Relawan Jokowi-JK Kalsel di Taher Square, Banjarmasin. Begitu tiba di lokasi, Jokowi disambut tim marawis yang melantunkan shalawat badar.

Read More

Jokowi dan Janji Menteri untuk NU, Benarkah?

Jokowi memang dikabarkan tidak tertarik untuk melakukan transaksi politik yang menjanjikan jabatan kepada rekan koalisinya. Jokowi dalam beberapa kesempatan bahkan dikabarkan menolak untuk berkoalisi dengan partai yang meminta jatah menteri setelah menang nantinya.

Namun, muncul kabar baru bahwa ada kemungkinan Jokowi menjanjikan NU untuk mendapatkan posisi Menteri Agama apabila terpilih nantinya. Apakah itu benar? Belum tentu. Namun, kita dapat melihat sendiri berita yang dilansir oleh Republika.co.id ini. Langsung saja kita baca bersama:

Jokowi-JK Janjikan Posisi Menteri Agama untuk NU?
Oleh: Taufik Rahman
Sumber: Antara

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan optimismenya bahwa warga Nahdlatul Ulama (NU) bakal menjadi menteri agama jika Joko Widodo-Jusuf Kalla menang dalam Pilpres 2014.

"Saya menjamin menteri agama dari kalangan NU kalau Jokowi-JK menang," kata Cak Imin dihadapan ratusan warga NU yang hadir dalam acara Tasyakuran Kemenangan PKB Jatim, di The Empire Palace, Surabaya, Minggu.

Pernyataan Cak Imin itu sekaligus untuk menepis beredarnya isu fitnah yang menyebutkan Joko Widodo akan menunjuk warga Syiah menjadi menteri agama jika terpilih dalam Pilpres 2014 mendatang.

"Ada isu yang bilang jika Jokowi menang maka menteri agamanya dari Syiah. Itu tidak benar," kata Cak Imin.

Namun ketika dikonfirmasi apakah calon menteri agama dari NU itu adalah dirinya, Cak Imin hanya tertawa saja.

Sementara itu, bakal calon wakil presiden Jusuf Kalla yang hadir di acara Tasyakuran Kemenangan PKB Jawa Timur itu mengamini pernyataan Cak Imin.

JK optimis bahwa menteri agama akan berasal dari kalangan NU apabila dirinya dan Jokowi menang dalam Pilpres 2014.

"Itu sudah bisa dipastikan," kata JK seraya tertawa.

Pada hari Minggu, JK menyambangi basis massa NU di Surabaya, Jawa Timur. JK menemui para alim ulama di acara Tasyakuran Kemenangan PKB Jatim, kemudian berziarah ke makam Sunan Ampel, mengunjungi Pondok Pesantren Bumi Sholawat pimpinan KH Agus Ali Mashuri serta melakukan kunjungan ke salah satu media cetak Surabaya.

Read More