Komnas HAM yang merupakan salah satu lembaga yang paling banyak diharapkan sepak terjangnya dalam kehidupan sosial masyarakat (meskipun masih terkesan melempem dan fokus pada kasus-kasus populer saja), ternyata juga memiliki pandangannya sendiri terhadap capres idaman.
Mereka mengeluarkan kriteria itu sebagai bentuk pedoman untuk para pemilih dalam menentukan pilihannya untuk para capres. Dengan adanya kriteria itu, mungkin saja nantinya presiden yang terpilih akan lebih baik dari yang satunya. Benarkah?
Mari kita simak berita yang kami sadur dari tempo.co ini:
Enam Kriteria Presiden Ideal Menurut Komnas HAM
Oleh: Gangsar ParikesitTEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nasution Manager, mengatakan bahwa ada enam kriteria calon presiden idaman. Hal itu dia sampaikan pada acara konferensi pers di Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Mei 2014.
Keenam kriteria capres idaman tersebut, kata Nasution, presiden harus mampu menghargai kebhinekaan bangsa, memiliki wawasan tentang kebangsaan, dan menghormati HAM, tidak pernah terindikasi dalam pelanggaran HAM atau tidak pernah diselidiki oleh Komnas HAM, mampu memajukan HAM di Indonesia, mampu membawa Indonesia berperan aktif di dunia yang memiliki penegakan HAM yang baik, serta presiden yang terpilih mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat khususnya yang terjadi di masa lalu. "Nah itulah enam kriteria capres idaman ala Komnas HAM," ujar ketua koordinator pengawasan pilpres Komnas HAM tersebut.
Hingga saat ini masih ada kasus pelanggaran HAM yang hingga saat ini masih belum diselesaikan. Kasus-kasus tersebut, di antaranya Trisakti, Semanggi Satu dan Dua, Talangsari Lampung, Abepura, Tanjung Priok, dan Timor Timur. Sebagian dari kasus tersebut ada yang berkas-berkasnya sudah diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung.
Namun Nasution membantah jika keenam kriteria capres idaman tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan bagi salah satu kandidat capres yang bersaing pada 9 Juli mendatang. "Komnas HAM tidak ikut dalam politik praktis," ujarnya.
Selain itu, Komnas HAM juga akan mempelajari visi dan misi dari masing-masing kandidat. "Nanti kita akan bekerja sama dengan KPU," ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar