KPU Jangan Terima Tamu Sembarangan!

Pemilu 2014 semakin dekat, hindari kegiatan yang mencurigakan. Mungkin kata-kata itulah yang sekarang harus dicamkan baik-baik oleh KPU. KPU harus mulai menghindari kegiatan-kegiatan yang akan memancing kontroversi, seperti yang paling utama adalah: menerima tamu. Pasalnya, hal itu dianggap akan bersinggungan langsung dengan kepentingan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014. Benarkah? Kita tidak tahu, tapi bukankah lebih baik untuk mencegah segala kemungkinan? Simak berita yang dilansir oleh liputan 6 news.

Tahun Politik, KPU-Bawaslu Disarankan Tak Terima Tamu Sembarangan

Oleh: Taufiqurrahman

Liputan6.com, Jakarta : Jelang Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disarankan tidak menerima tamu sembarangan di luar kantor. Hal itu untuk menghindari kemungkinan adanya sangkaan yang tak perlu.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan, sesuai kode etiknya penyelenggara pemilu harus netral dan imparsial.

"Untuk menghindari prasangka negatif dari siapapun, dalam situasi Pemilu tahun 2014 ini, setiap anggota KPU dan Bawaslu serta jajarannya, lebih baik misalnya, menerima tamu di kantor saja, menghindari pertemuan-pertemuan yang orang dengan gampang terbit prasangka buruk," kata Hidayat dalam pesan tertulisnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (6/1/2014).

Mantan Ketua Bawaslu ini mengungkapkan, penyelenggara pemilu memang tak ada dilarang bertemu dengan siapa pun. Namun, dalam memasuki tahun politik ini semua penyelenggara pemilu perlu ekstra hati-hati.

"Karena siapa tahu di belakang hari, orang akan mempermasalahkannya. Jangan merasa sekarang tak masalah, namun sesuai pengalaman selama ini, ketika tidak ada masalah, segala sesuatunya jadi masalah. Tapi andaikan seseorang yang kebetulan tak jadi caleg, segala kelemahan penyelenggara Pemilu dicari-cari. Maka tak ada salahnya bila kita hati-hati sejak sekarang," ujar Hidayat.

Ia mengingatkan, saat menerima tamu di kantor pun penyelenggara Pemilu perlu hati-hati. Apabila menerima tamu yang memiliki potensi sejenis, bila dipandang perlu, komisioner minta didampingi anggota atau staf.

"Bila pun kelak ada masalah, mereka bisa jadi saksi. Intinya, kita menutup segala kemungkinan yang berpotensi menerbitkan prasangka buruk," pungkas Hidayat. (Mut/Ism)

Read More

Aplikasi Untuk Melawan Kecurangan di Pemilu 2014

Berbagai dugaan kecurangan yang terjadi pada tahun 2009 lalu, tentu menjadi cerita kelam tersendiri bagi KPU dan rakyat Indonesia pada umumnya. Hal itu disadari oleh Telkomsel, yang kemudian mengembangkan APSI (aplikasi saksi). Sebuah aplikasi yang diharapkan dapat membuat pemilu 2014 menjadi lebih bersih dan fair. Tentu saja, harapan terbesarnya adalah dengan aplikasi ini, pemilu akan berjalan dengan lebih baik, sampai pada pemilihan presiden 2014 besok. Anda juga dapat menjadi relawan dan menggunakan aplikasi ini. Bagaimana caranya? Baca saja informasinya di berita yang dilansir oleh Okezone ini.

Masyarakat Kini Bisa Awasi Kecurangan Pemilu 2014

Oleh: Misbahol Munir

JAKARTA - Pada setiap kali penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada banyak dari kandidat baik partai, calon anggota legislatif dan kepala daerah selalu mencurigai adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

Untuk menghindari itu, sebuah aplikasi yang memungkinkan masyarakat luas untuk ikut menjadi saksi pelaksanaan Pemilu 2014 secara aktif dan independen saat ini mulai dikembangkan.

Aplikasi yang dinamai Aplikasi Saksi (APSI) ini direncanakan akan mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada 5 Januari 2014. APSI nantinya APSI bisa berjalan di berbagai jenis telepon selular dan gadget, masyarakat dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk merekam berbagai bentuk kecurangan dan kejanggalan pelaksanaan Pemilu 2014, mulai dari masa sosialisasi, kampanye hingga pencoblosan dan penghitungan suara.

Mantan Direktur Utama Telkomsel yang juga pengembang APSI, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan setelah melakukan registrasi, relawan APSI akan dapat menggunakan fasilitas APSI messenger melalui telepon selular atau gadget miliknya. Layaknya layanan blackberry messenger dan whatsapp Messenger, APSI messenger memungkinkan sesama relawan untuk berkomunikasi secara langsung (chatting) maupun saling berbagi data suara, foto dan video.

"Jika di setiap TPS terdapat relawan APSI, maka manipulasi penghitungan suara dapat digugat dengan bukti-bukti otentik yang dikirim relawan. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional (real count) juga dapat dilakukan dalam waktu tiga hari, tidak perlu sampai satu bulan seperti yang dijadwalkan KPU," kata Sarwoto

APSI juga memudahkan relawan untuk mengirim rekaman kecurangan pelaksanaan Pemilu 2014 dalam bentuk suara, foto dan video ke pusat data untuk ditayangkan dalam situs APSI sehingga dapat dilihat seluruh masyarakat. Selain mendapat sansksi moral dari masyarakat, berbagai bentuk kecurangan itu juga akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Adapun bentuk kecurangan Pemilu yang dapat direkam relawan dengan mudah melalui telepon selular, misalnya, kampanye terselubung, pemasangan atibut kampanye yang melanggar aturan, manipulasi surat suara, serta penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Untuk keberhasilan program APSI ini, kata Sarwoto, butuhkan relawan hingga 600.000 orang yang diharapkan tersebar merata di seluruh TPS di Indonesia. Pendaftaran relawan dapat dilakukan secara online pada 5 Januari 2014 di www.apsiwatch.co.id. "APSI ini adalah gerakan moral masyarakat Indonesia untuk mengawal pelaksanaan Pemilu Jujur dan Adil," ujar Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia tahun 2009-2012 itu.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk Pemilu yang jujur dan adil sudah seharusnya dilakukan para penyelenggara Pemilu. Hal itu sangat mungkin dilakukan karena infrastruktur telekomunikasi telah menjangkau hampir seluruh pelosok desa di Indonesia.

Hal ini, sambung Sarwoto, untuk menghidari kecurangan di Pemilu maupun Pemilukada di Indonesia yanf masih diwarnaipolitik uang. Kondisi itu tidak hanya membuat masyarakat apatis terhadap pelaksanaan Pemilu jujur dan adil, tetapi juga menghasilkan legislatif dan eksekutif yang bukan merupakan pilihan rakyat.

Seperti yang terjadi selama ini, legislatif dan eksekutif hasil Pemilu yang tidak jujur itu akan bekerja untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bukan untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. "Jika kita membiarkan pelaksanaan Pemilu yang tidak jujur dan adil terus terjadi, maka kita tidak akan pernah memiliki pemimpin dan wakil rakyat yang jujur. Harapan atas perubahan dan perbaikan masa depan bangsa tidak akan pernah terjadi. Semuanya hanya akan menjadi ilusi," pungkasnya.

Namun, sebelum masyarakat yang peduli terhadap Pemilu jujur dan adil menjadi releawan, harus terlebih dahulu melakukan registrasi sebagai saksi atau relawan di www.apsiwatch.co.id.

Read More

Anda Ingin Menjual Suara Anda di Pemilu 2014 Mendatang?

Ya, apakah anda ingin menjual suara anda pada pemilu 2014 mendatang? Karena jika iya, anda harus pikirkan lagi. Jika anda selama ini berteriak-teriak menantang korupsi, maka sudah sepantasnya anda tidak menjual suara anda di pemilu 2014 apalagi di pemilihan presiden 2014 nantinya. Mengapa? Simpel, karena kegiatan itu adalah kegiatan yang haram dan terlarang secara hukum. Maka, jika anda menjual (atau membeli) suara anda di dalam pemilu, anda telah melanggar aturan agama dan hukum positif di Indonesia. Anda mau? Tentu tidak mau bukan? Simak berita yang kami sadur dari oke zone ini.

Pemilih Harus Tahu, Haram Jual Beli Suara dalam Pemilu!

Oleh: Awaluddin

JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan toleransi pemilih terhadap politik uang cukup tinggi. Menurut Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat masih mau menerima uang, yakni masyarakat Indonesia belum sejahtera.

"Jumlah kemiskinan masih relatif tinggi yaitu 28,07 juta, Maret 2013 dan pengangguran juga demikian 7,17 juta, Februari 2013," ujar Siti Zuhro kepada Okezone, Senin (23/12/2013).

Selain itu, kata dia, partai politik tidak melakukan pendidikan politik yang memadai. "Demokrasi masih dimaknai sebagai aktivitas yang berkaitan dengan uang saja," tuturnya.

Pemilu, lanjut dia, dianggap saatnya politisi menebar uang ke daerah-daerah pemilih. "Pemilu belum berkorelasi positif terhadap munculnya pemimpin, dan anggota dewan yang amanah, sehingga keberpihakan pemimpin dan para anggota dewan bukan ke rakyat," lanjutnya.

Namun, kata dia, masyarakat menyaksikan betapa minimnya teladan yang ditunjukkan oleh para elit yang membuat rakyat makin skeptis dan tak percaya lagi. "Akibatnya hubungan antara pemimpin, dan yang dipinpin sangat pragmatis," jelas dia.

Untuk itu, Siti meminta agar membangun komunitas-komunitas yang tercerahkan melalui keterlibatan atau peran penting ormas, LSM, dan media.

"Kita dorong para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan para elite untuk menyerukan dan mendeklarasikan 'haram hukumnya jual beli suara dalam pemilu'," tegasnya.

Read More

Demokrat Merasa Dikhianati Koalisi

Pada masa pembentukan setgab koalisi di tahun 2010 lalu, banyak pihak yang merasa Demokrat akan menjadi pemegang kekuasaan tunggal tanpa saingan di parlemen. Namun, dalam perjalanannya, ternyata koalisi tidak selalu berpihak pada Partai Demokrat. Dalam berbagai kesempatan, Demokrat justru menjadi fraksi minoritas dalam pengambilan keputusan. Termasuk, yang paling baru adalah pada perpanjangan masa kerja timwas Century. Akhirnya, melalui media oke zone, Demokrat mengungkapkan perasaannya yang merasa dikhianati oleh koalisi. Sebesar apa pengaruh peristiwa ini untuk pemilihan presiden 2014 besok? Kita tunggu saja.

Demokrat: Koalisi Khianati SBY

Oleh: Tegar Arief Fadly

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat menuding adanya penghianatan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilakukan oleh partai politik anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi.

Hal itu dapat dilihat dari adanya perbedaan dari anggota koalisi terhadap perpanjangan masa kerja Timwas Century dan Perppu MK dalam sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu.

"Saat ini Pak SBY sering dikhianati. Kami ingin koalisi yang tulus, beretika, dan konstruktif," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Teuku Riefky Harsya di Senayan, Jakarta, Kamis (26/12/2013).

Peristiwa ini, kata Riefky, akan dijadikan pelajaran oleh partainya agar ke depan bisa menciptakan koalisi yang satu suara, tanpa ada perselisihan terutama dalam parlemen.

"Ini pengalaman besar, catatan yang bagus untuk kami, dan semua partai," tegas anggota Komisi VII DPR itu.

Dalam voting yang dilakukan saat Paripurna itu, tercatat 157 orang yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP menolak memperpanjang masa kerja Timwas.

Sedangkan fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Hanura yang total berjumlah 248 sepakat memperpanjang masa kerja Timwas.

Di antara 560 anggota dewan, tercatat hanya 405 legislator yang mengikuti voting terkait Timwas Century ini. Dengan demikian, DPR sepakat untuk memperpanjang masa Timwas, dan keputusan ini langsung disahkan.

Sementara untuk Perppu MK, Fraksi PKS dan beberapa anggota Fraksi PPP menolak diusulkannya Perppu penyelamat MK itu.

Read More

TVRI Jadi Korban Pemilu 2014?

Pemilu 2014 yang semakin dekat, membuat banyak prasangka bermunculan. Banyak isu-isu yang kemudian dikaitkan dengan kecurigaan mengenai pemilu itu. Tidak terkecuali pada kasus terancamnya TVRI untuk berhenti beroperasi pada Januari mendatang. Hal ini terkait anggaran dana yang belum turun dari DPR. Hal ini, ternyata dianggap beberapa pihak karena terpengaruh oleh faktor pemilu 2014, bahkan juga pemilihan presiden 2014. Bagaimana kabar selengkapnya? Silahkan lihat dalam berita yang dilansir oleh Republika On Line ini.

TVRI Dibuat Tak Siaran karena Pemilu 2014?

Oleh: Muhammad Akbar Wijaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR, Max Sopacua mengecam pembintangan anggaran untuk operasional TVRI. "Ada orang yang tidak ingin TVRI terlibat Pemilu 2014," kata politikus Partai demokrat tersebut, Jumat (26/12).

Keengganan Komisi I DPR mencairkan anggaran untuk TVRI dinilai Max sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap sejarah perjalanan TVRI. Dia menengarai ada upaya dari sejumlah pihak untuk tidak melibatkan TVRI dalam hajat besar demokrasi Indonesia 2014.

Saat ini, lanjut dia, mengatakan Komisi I sudah menyampaikan pembintangan anggaran untuk TVRI ke pimpinan DPR yang membawahi Komisi I yaitu Priyo Budi Santoso. Priyo juga sudah meneruskan surat tersebut ke Kementerian Keuangan. "Saya tidak setuju kebetulan saya tidak hadir rapat," kata Max yang dulu juga menjadi penyiar TVRI tersebut.

Read More

Psy War PDIP - Golkar pada Kasus Ratu Atut

Kasus Ratu Atut, Gubernur Banten yang menjadi tersangka korupsi penyuapan Akhil Mochtar, hakim MK, ternyata benar-benar berbuntut panjang. Bahkan, tanggapan Golkar pun bisa menyulut perdebatan dengan partai lain, salah satunya PDIP. Psy war antara dua partai ini tentu menarik, karena keduanya merupakan partai yang paling stabil elektabilitasnya menjelang pemilu ini. Dua partai ini, digadang-gadang akan memiliki Capresnya sendiri, yang akan maju di pemilihan presiden 2014 mendatang. Simak berita lengkapnya yang kami sadur dari Oke Zone.

Tuding Partai Lain Tunggangi Kasus Atut, PDIP: Golkar Emosional!

Oleh: Tegar Arif Fadly

JAKARTA - Partai Golkar menuding ada partai tertentu yang berusaha untuk memanfaatkan kasus Ratu Atut Chosiyah untuk kepentingan politik, salah satunya dengan memunculkan wacana agar Atut segera mundur sebagai Gubernur Banten.

Banyak pihak menduga, sindiran itu ditujukan kepada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, rekan koalisi Partai Golkar saat mengusung Ratu Atut dan Rano di Pilkada Banten.

Saat dikonfirmasi, PDI Perjuangan sendiri merasa tidak tersindir. Partai moncong putih itu memahami apa yang terlontar dari para kader Partai Golkar, yang saat ini masih dalam kondisi emosi labil.

"Aku melihatnya emosi saja. Kita enggak mau meladeni itu. Untuk apa masuk dalam perdebatan tak produktif," kata politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari saat dihubungi di Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Partai Golkar menuding ada pihak yang menginginkan agar Atut segera mundur dari jabatannya sebaga Gubernur Banten, agar Rano Karno yang merupakan kader PDI Perjuangan bisa menggantikan posisinya.

Namun menurut Eva, terkait dengan prosedur atau ketentuan perihal kepala daerah yang berhalangan permanen telah diatur dalam Undang-Undang (UU), dimana kepala daerah baru dinonaktifkan setelah ada putusan akhir di pengadilan.

"Kita standing position kita seperti itu. Atut tetap gubernur, belum putusan kasusnya, Rano stand by melakukan apa saja yang disuruh Bu Atut. Kalau nanti inkrah, Rano harus siap (menggantikan)," ujar Eva.

Read More

JK Tampik Kasus Ratu Atut akan Pengaruhi Golkar

Meskipun sudah banyak pihak yang beranggapan bahwa kasus Ratu Atut akan mempengaruhi elektabilitas partai Golkar (baca: Efek Kasus Ratu Atut Terhadap Pemilihan Presiden 2014), JK sebagai salah satu kader, memiliki pandangan tersendiri. Baginya, Kasus Ratu Atut hanya merupakan kasus lokal bagi Golkar. Hal ini menarik untuk disimak, mengingat Golkar adalah partai unggulan untuk mengusung calonnya dalam Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Pendapat selengkapnya dari Jusuf Kalla, langsung saja baca berita dari Vivanews ini.

JK: Bagi Golkar, Kasus Ratu Atut Hanya Berdampak Lokal

Oleh: Ita Lismawati F. Malau, Syahrul Ansyari

VIVAnews - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla memprediksi, penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka akan berimbas ke suara partainya. Namun, kata Kalla, dampak yang muncul hanya bersifat lokal. 

"Kalau di Banten pasti ada pengaruhnya, tapi secara nasional tidak. Kami tidak bisa memperkirakan. Nantilah. Tergantung kasusnya seperti apa," kata Kalla saat ditemui di UniversitasIndonesia (UI) Salemba, Jakarta Pusat, Kamis 19 Desember 2013.

Kalla meyakini Partai Golkar tidak akan berpangku tangan menghadapi situasi tersebut. Sebaliknya, mereka tentu mempersiapkan sejumlah solusi atau langkah salah satunya dengan menonaktifkan Atut dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemberdayaan Perempuan.

"Biasanya kalau ada kasus, jabatannya diberhentikan dari struktur Partai Golkar. Tapi keanggotaannya tidak," ujarnya.

Meskipun demikian, mantan wakil presiden itu tetap menyampaikan rasa prihatin dana simpatinya terhadap Atut. Sebab, dia menilai Atut sudah mendapat musibah secara beruntun.

"Ibu Atut baru kehilangan suami, adiknya ditahan. Dia gubernur perempuan satu-satunya di Indonesia. Karena masalah, musibah tentu kami prihatin," tuturnya.

Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga bersama-sama dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana, menyuap Akil Mochtar yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tubagus diduga mengalirkan uang Rp1miliar ke Akil untuk pengurusan perkara sengketa pilkada Lebak, melalui pengacara Susi Tur Andayani.

Tak hanya kasus suap, Ratu Atut juga dibidik dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten. Namun, untuk kasus terakhir ini, KPK belum menerbitkan surat perintah penyidikan.

Read More

Musuh Utama Partai Politik

Partai politik, yang dalam proses demokrasi memegang peranan penting, yaitu sebagai kendaraan politik menuju kekuasaan, memang kerap mendapat cap negatif dari rakyat. Berbagai kepentingan yang ada di dalamnya, terutama dalam hal uang, membuat partai politik sulit mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tak terkecuali dalam pemilu 2014 ini, di mana banyak partai politik unggulan yang justru kadernya banyak tersangkut kasus. Jadi, apakah sebenarnya musuh utama partai politik itu? Simak berita yang dilansir oleh kompas.com sebagai berikut.

Korupsi, Alat Pembunuh Parpol Paling Mengerikan

Oleh: Ihsanudin

JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi menjadi faktor kegagalan paling utama sebuah partai dalam Pemilu. Partai yang dirundung korupsi akan ditendang jauh-jauh oleh masyarakat. Hal tersebut terlihat berdasarkan survei Pol-Tracking Institute yang dirilis di Jakarta, Kamis (19/12/2013). Hampir setengah jumlah responden, atau 49,04 persen menyebut masalah korupsi yang membuat partai gagal dalam pemilu.

"Ini menunjukkan kalau korupsi adalah alat pembunuh partai yang paling mengerikan di Indonesia saat ini," kata peneliti Pol-Tracking Aria Budi memaparkan hasil temuannya.

Sementara itu, gagalnya partai karena menurunnya kepuasan masyarakat menempati urutan kedua dengan angka 15.41 persen. Pemberitaan negatif berada di posisi ketiga dengan angka 5.33 persen. Sisanya, responden memilih perilaku kader (3.80 persen), konflik internal (3.11 persen), lainnya (1.78 persen). Sementara yang mengaku tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 21.53 persen.

Ketua Balitbang DPP Golkar, Indra Jaya Piliang yang hadir dalam rilis itu menilai, korupsi saat ini memang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat.

"Sekarang, persepsi soal korupsi lebih besar dari tahun 2004 dan 2009. Dulu cuma 3-4 persen, sekarang 49 persen. Dulu masih banyak yang berpikir masuk partai cara mencari uang secara cepat. Sekarang itu malah membunuh partai itu sendiri," jelasnya.

Sementara itu, untuk faktor yang menjadi kesuksesan partai adalah citra dan kinerja parpol. Masing-masing kategori ini mendapatkan presentase 24.00 persen dan 23.70 persen. Sisanya secara berurut adalah tokoh dalam partai (11.90 persen), pemberitaan positif media massa (8.10 persen), soliditas (6,27 persen), dan faktor lainnya (1,23 persen).

Masyarakat yang mengaku tidak tahu dan tidak menjawab sebesar 24,79 persen. Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jumlah sampel adalah 2010 warga di seluruh provinsi di Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan bukan anggota TNI/Polri.

Survei dilakukan dengan margin of error 2,19 persen pada tingkat kepecayaan 95 persen. Survei dilaksanakan pada rentang waktu 13 Seprtember 2013 hingga 11 Oktober 2013.

Read More

Efek Kasus Ratu Atut Terhadap Pemilihan Presiden 2014

Pemilu 2014 sudah semakin dekat. Semakin lama, sudah semakin terlihat nama-nama yang berambisi untuk menduduki kursi RI1 atau Presiden di Republik Indonesia ini. Berbagai kasus yang terjadi setelah ini pun, diramalkan banyak pihak akan memiliki pengaruh yang tidak sedikit untuk peta politik. Dan sekarang, kita dihadapkan pada kasus yang heboh di Banten, di mana Gubernurnya yaitu Ratu Atut telah ditetapkan sebagai tersangka. Pengaruh apa yang akan diberikannya untuk pemilu mendatang? Simak berita dari Oke zone ini.

Kasus Ratu Atut Akan Mengganggu Pencapresan Ical

Oleh: Arief Setyadi

JAKARTA - Kasus dugaan suap dan korupsi yang menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diyakini akan mengganggu langkah Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Presiden di Pemilu 2014.

Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Oce Madril, Atut ditetapkan sebagai tersangka di tahun politik. Artinya, hal ini akan berdampak pada pencalonan Ical dan dinamika politik Golkar di Pemilu 2014.

Terlebih, kakak ipar Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany memiliki posisi strategis di DPP Golkar sebagai Wakil Bendahara Umum.

"Ya bisa jadi karena ini kan tahun politik apapun kasus hukum akan berdampak pada politik dan tokoh politik apalagi Atut bukan sembarang orang. Memburuknya citra Partai Golkar sebagai tempat para koruptor akan berpengaruh akan berpengaruh pada elit mereka terutama pada Aburizal Bakrie," katanya kepada Okezone, Selasa (17/12/2013).

Oce menambahkan, masalah ini juga akan menjadi pekerjaan yang berat bagi Ical untuk mengembalikan citra partainya yang tak lama lagi akan mengikuti pesta demokrasi.

"Saya kira Aburizal punya pekerjaan berat untuk mengembalikan citra partainya," tandasnya.

Seperti diketahui, Atut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, dan dugaan korupsi proyek pengadaan Alkes di Banten.

Penetapan Atut, merupakan pengembangan KPK setelah lebih dulu menetapkan adiknya Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan sebagai tersangka suap sengketa Pilkada terhadap AKil. Dimana uang suap senilai Rp1 miliar itu rencananya akan diberikan melalui pengacara Susi Tur Andayani. Dalam perkara ini, Atut sendiri disangkakan memiliki peran sebagai pihak pemberi suap.

Read More