Iwan Fals dan Capres Pilihannya

Iwan Fals, salah satu artis yang sering juga didengar pendapat politiknya, tentu memiliki jagoan sendiri pada pemilihan Presiden mendatang. Hal itu wajar saja, mengingat dia adalah orang yang terus-terusan membuat lagu yang mengkritisi pemerintahan negeri ini. Sebut saja lagunya yang berjudul "Surat untuk wakil rakyat", atau "Manusia Setengah Dewa" yang tentu saja secara gamblang merujuk pada pemerintahan di negeri ini.

Lalu, siapa Capres yang menjadi pilihan Iwan untuk Pemilihan Presiden mendatang? Langsung saja kita simak berita dari Kompas.com ini:

Jadi, Siapa Capres Pilihan Iwan Fals?
Oleh: Irfan Maullana

JAKARTA, KOMPAS.com -- Satu per satu artis kenamaan di negeri ini menunjukkan dukungan kepada calon presiden (capres) Joko Widodo—yang dikenal sebagai Jokowi—atau capres Prabowo Subianto. Sebaliknya, artis musik kawakan Iwan Fals (52), yang bernama lahir Virgiawan Listanto, tak menyebut dengan lantang keberpihakannya. 

Kali terakhir diberitakan, pelantun lagu "Bongkar" tersebut sempat menerima kunjungan silaturahim capres Jokowi di kediamannya, Desa Leuwinanggung, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, 3 April 2014. Setelah itu, tak terdengar berita lagi tentang Iwan dikaitkan dengan Jokowi. Tidak ada pula berita mengenai hubungan Iwan dengan Prabowo. Jadi, siapa capres pilihan Iwan?

Coba ikuti akun Twitter Iwan, @iwanfals, dengan nama user Nyanyian Raya. Lewat akunnya itu, Iwan berkicau soal kedua capres yang akan bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014. 

"Klo soal milih wi atau wo biar sy & kotak suara sajalah yg tau. Selamat Nowela," tulis Iwan pada 24 Mei 2014 atau bertepatan dengan kemenangan vokalis Nowela dalam Indonesian Idol 2014. 

Kendati tak pernah lantang menyatakan dukungannya untuk capres yang mana, Iwan selalu mengikuti pemberitaan Pilpres 2014, termasuk bumbu-bumbu kampanye hitam yang belakangan ramai beredar di jejaring sosial. 

"Walau banyak kampanye hitam tp wajah2 ceria lebih banyak terlihat dipilpres kali ini," kicau Iwan pada Minggu (1/6/2014). 

"Moga2 keceriaan ini terus sampai presiden terpilih & terus lagi sampai pemilihan berikutnya & teruuus lagi," sambung Iwan pada hari yang sama. 

Bagi Iwan, Pilpres bukan perkara siapa memilih siapa. 

"ini bukan soal siapa memilih siapa tapi siapa yg pantes dipilih," tulis Iwan pada Selasa (3/6/2014).

Read More

Jokowi Melakukan Kontrak Politik?

Koalisi PDI-P yang tidak terlalu banyak dibandingkan Gerindra memang mengundang pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu terjadi lantaran PDI-P dan Jokowi tidak mau melakukan kontrak politik dan bagi-bagi jatah Menteri yang akan merugikan negara.

Jika hal itu benar, tentu niat mulia dari Jokowi dan PDI-P ini harus diapresiasi setinggi-tingginya. Namun, baru-baru ini ada pengamat politik yang meragukan kebenaran dari berita itu. Ada kemungkinan bahwa kubu Jokowi sebenarnya tetap melakukan kontrak politik dan menjanjikan bagi-bagi jatah menteri untuk para koalisi. Benarkah hal itu? Mari kita simak ulasannya dari berita yang kami sadur dari Republika.co.id:

Pengamat Beberkan Bukti Transaksi Politik di Kubu Jokowi-JK
Oleh: A. SYalaby Ichsan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengatakan, transaksi politik di poros Jokowi-JK menguat seiring pernyataan Muhaimin Iskandar yang menyebutkan bahwa Menteri Agama pasti dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

"Ya justru transaksi politik sepertinya kuat ada di poros Jokowi-JK. Pernyataan Muhaimin terkait Menteri Agama pasti akan diisi kader NU dari PKB adalah bukti kuat adanya bagi-bagi kursi di kubu Jokowi-JK," ujar Igor Dirgantara di Jakarta, Selasa (27/5).

Igor menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengatakan bahwa Menteri Agama pasti dari kalangan NU kalau pasangan Jokowi-JK menang dalam Pilpres 9 Juli mendatang."Statement yang menyatakan bahwa tidak adanya politik transaksi dalam koalisi jelas kebohongan publik," ujar dia.

Ia mengatakan politik adalah masalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. "Bisa saja didepan panggung politik, para politisi itu mengatakan koalisi yang dibangun adalah 'kerjasama tanpa syarat'. Tapi di belakang layar, ada 'power sharing' yang bekerja," ujar dia.

Karena politik adalah sarana merebut kekuasaan untuk menduduki jabatan politik. Namun, "ingkar janji" tampaknya sudah jadi model poros Jokowi-JK, yang didukung Muhaimin Iskandar.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) optimis bahwa jabatan Menteri Agama akan diisi oleh kalangan NU apabila pasangan Jokowi-JK menang."Saya menjamin Menteri Agama dari kalangan NU kalau Jokowi-JK menang," kata Cak Imin.

Read More

Prabowo Sudah Melupakan Dendamnya pada Megawati?

Seperti kita tahu, Prabowo adalah sosok yang dirugikan secara 'aneh' oleh Megawati. Faktanya, pada pilpres 2009 lalu, baik PDI-P maupun Gerindra sudah sepakat dengan perjanjian batu tulis di mana di situ disebutkan PDI-P akan mendukung pencapresan Prabowo di tahun 2014 ini. Namun sekarang PDI-P sudah resmi membatalkannya secara sepihak, tanpa alasan yang jelas.

Sebagai orang normal, tentu saja hal itu menimbulkan kekecewaan bagi Prabowo. Tapi sikapnya pada pengundian nomor urut kemarin sangat ksatria. Apakah yang dilakukan Prabowo? Mari kita tengok berita yang kami sadur dari Republika.co.id ini:

Salam Hormat Prabowo untuk Megawati
Oleh: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa bersejarah terjadi sebelum pengundian nomor urut pasangan peserta Pilpres 2014, dihelat di gedung KPU, Ahad (1/6) siang. Itu lantaran capres Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto berkesempatan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan itu menjadi menarik lantaran keduanya sempat berseteru. Pasalnya, pembatalan sepihak Perjanjian Batutulis yang dibuat pada 2009 oleh PDIP membuat hubungan Prabowo dan Megawati renggang. 

Gara-gara itu, Mega dilaporkan sulit ditemui Prabowo yang ingin mengklarifikasi keputusan PDIP yang akhirnya memutuskan mengusung Jokowi sebagai capres. Padahal, salah satu isi perjanjian tersebut adalah PDIP mendukung pencapresan Prabowo di Pemilu 2014.

Seolah mengabaikan peristiwa sebelumnya, Prabowo dan Hatta yang hadir lebih lambat dibanding pasangan Jokowi-JK tidak canggung bertemu rivalnya. Malahan, mantan komandan jenderal Kopassus itu memberikan salam khusus kepada Mega.

Dengan gerakan khas seorang prajurit, Prabowo yang mengenakan peci hitam dan berbalut baju putih lengan panjang dengan celana warna krem membuat gerakan tegap. Di depan presiden RI keempat itu, mantan panglima Kostras itu memberi hormat, meski Mega tetap tidak beranjak duduk di kursi.

Dari foto yang beredar, Mega hanya menyunggingkan senyum belaka. Adapun, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi yang duduknya posisinya di samping kanan dan kiri Mega langsung berdiri. Keduanya seolah merespon hormat Prabowo.

Mega dan Prabowo memang pernah bahu-membahu di Pilpres 2009. Sayangnya, ketika itu mereka harus menerima kekalahan menghadapi pasangan SBY-Boediono. Kemudian, keduanya pecah kongsi di Pilpres 2014, dan kader kedua kubu terlibat pertarungan sengit.

Read More

Blunder Megawati

Megawati sebagai sosok pemimpin wanita paling modern di Indonesia memang tidak perlu lagi diragukan kharismanya di hadapan pendukung PDIP. Namun bukan berarti dia adalah tokoh tanpa cela. Megawati sebagai seorang manusia yang pernyataannya sering sekali menjadi santapan publik harus mulai sadar, bahwa posisinya sebagai seorang pemimpin partai sangat riskan untuk melakukan blunder. Setidaknya hal itu terbukti pada kejadian kemarin saat dia mengeluarkan pernyataan kontroversi yang membuat nama Jokowi semakin tidak populer.

Apakah pernyataan Megawati itu? Mari kita saja berita yang dilansir oleh ANtaranews.com ini:

Pernyataan Megawati soal Jokowi dikritik

Oleh: Zul Sikumbang

Jakarta (ANTARA News) - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut Joko Widodo (Jokowi) tetap merupakan petugas partai jika terpilih menjadi Presiden RI menuai kritik.

Anggota DPR RI Taslim Chaniago menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi merupakan Presiden boneka Megawati.

"Kalau terpilih sebagai Presiden Jokowi hanya jadi boneka Megawati dan PDIP saja. Itu artinya apapun kebijakan Jokowi harus sesuai perintah Megawati. Jokowi tidak punya kewenangan saat memimpin negeri," kata Taslim di Jakarta, Rabu.

Taslim juga menilai, pernyataan Megawati tersebut menunjukkan dirinya belum legowo menunjuk Jokowi sebagai calon presiden PDIP.

"Sepertinya Megawati tidak pede (percaya diri) elektabilitasnya lebih rendah dibandingkan Jokowi. Saya menangkap, apa yang disampaikan Megawati itu membuktikan bahwa Megawati ingin menjadi presiden," ujarnya.

Padahal, lanjut Taslim, siapapun Presiden RI terpilih tidak boleh disetir oleh siapapun. Kalau terpilih jadi Presiden, Jokowi tidak boleh disetir oleh siapapun, temasuk partai yang mengusungnya.

Taslim mengingatkan, pengabdian pada negara jauh lebih penting dari pada pengabdian pada partai. "Megawati seharusnya belajar dari negarawan Inggris, Winston Churchill yang terkenal dengan prinsipnya, ketika pengabdian kepada negara dimulai, maka berakhirlah pengabdian kepada partai," tutupnya.

Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan kepada bakal capres usungan partainya, Joko Widodo, untuk tak melupakan perannya sebagai kader.

"Saya pesan ke Pak Jokowi, sampeyan tak (saya) jadikan capres, tapi jangan lupa ingat capres-nya saja, Anda adalah petugas partai yang harus melaksanakan apa yang ditugaskan partai," ucap Mega dalam pidatonya saat deklarasi koalisi PDIP, Partai Nasdem, dan PKB di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/5).

Read More

Jusuf Kalla Bersuara Soal Komentar Miringnya Terhadap Jokowi Dulu

Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK, akhirnya buka suara juga terkait sikapnya di masa lampau yang meremehkan Jokowi. Pasalnya, kita sempat melihat pada beberapa video dan media massa bahwa JK dulunya sempat 'mengejek' Jokowi yang baru saja dilantik sebagai Gubernur dan diisukan akan menjadi Presiden. Saat mendengar kabar itu, JK mengatakan bahwa sebaiknya Jokowi fokus pada Jakarta dulu.

Sebenarnya itu komentar yang biasa saja, namun menjadi tidak biasa ketika JK sekarang sudah menjadi cawapres dari Jokowi. Mana mungkin seorang wakil akan mendiskreditkan presidennya seperti itu? Namun untungnya, kali ini kita memiliki data tentang pengakuan JK. Berita ini, seperti yang dilansir oleh Kompas.com dapat anda baca sekarang juga:

JK Mengaku Sempat Melarang Jokowi "Nyapres"

Oleh: Achmad Faizal

SURABAYA, KOMPAS.com — Bakal cawapres Jokowi, Jusuf Kalla, mengaku sempat melarang Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres). Larangan itu disampaikan saat Jokowi baru dilantik dua bulan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Itu pernyataan 1,5 tahun lalu, saat baru dua bulan dilantik gubernur. Sekarang kan sudah dua tahun, dan sudah terlihat kemampuannya," kata politisi Partai Golkar ini seusai menghadiri forum silaturahim ulama dan tasyakuran kemenangan PKB Jawa Timur di Surabaya, Minggu (25/5/2014) sore.

Saat itu, kata JK, Jokowi diisukan memang akan dijadikan capres oleh PDI-P. Namun karena masih dua bulan menjabat gubernur, JK menganggap Jokowi belum pantas. "Namun selama dua tahun, Jokowi mampu menunjukkan kualitasnya menjadi pemimpin, jadi tidak ada salahnya sekarang maju menjadi calon presiden," tambahnya. 

JK sebelumnya mengaku juga sempat penasaran dengan Jokowi, yang sempat menjadi obyek pemberitaan sebagai kepala daerah yang dianggap bagus. Karena itu, JK sempat mengirim utusan ke Solo untuk mengetahui lebih dalam latar belakang keluarganya. "Keluarga Jokowi Muslim taat, dan saya yakin juga NU," ujarnya.

JK semakin yakin saat dia menjadi makmum shalat berjemaah yang diimami Jokowi. Menurut JK, Jokowi membaca ayat-ayat Al Quran yang panjang. Hal itu, menurut JK, menunjukkan kualitas pengetahuan agama Jokowi. "Ini juga membuktikan bahwa isu Jokowi non-Muslim tidak benar," tekannya. 

Dalam forum itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga memperkenalkan JK kepada massa PKB. Muhaimin menyebut JK bukan orang baru di NU. JK tercatat sebagai Mustasyar Pengurus Besar NU.

Read More

Visi dan Misi Pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla

Meskipun menjadi pemenang pemilu legislatif, tidak serta merta Jokowi menjadi orang yang berada di atas angin untuk menjadi presiden. Pasalnya, lobi politik yang tidak terlalu cepat, membuat Jokowi 'hanya' mendapatkan dukungan dari 4 partai saja. Padahal, Prabowo sebagai saingan Jokowi berhasil mendapatkan simpati dari  partai-partai lainnya, termasuk Golkar.

Nah, untuk mengetahui bagaimana sepak terjang dan rencana Jokowi jika terpilih menjadi Presiden RI menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Ada baiknya kita cermati dulu bagaimana visi dan misinya. Mengamati visi dan misi Jokowi cukup penting, mengingat dalam beberapa kesempatan banyak orang menuding bahwa Jokowi sebenarnya tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Sekarang adalah saat untuk pembuktiannya. Benarkah tudingan itu? Atau itu hanya black campaign saja?

Selain itu, ada juga hal menarik lain: faktor JK. JK sebagai mantan Wakil Presiden sekaligus mantan Capres pastilah sudah sangat berpengalaman dalam hal-hal seperti ini. Menarik untuk melihat, sumbangsih apa yang diberikannya untuk penyusunan visi misi kali ini. Apakah dengan masuknya JK sebagai calon wakil presiden dari kubu Jokowi akan mampu memberikan masukan yang penting bagi visi dan misinya? Hal ini terutama dalam hal ekonomi. Karena seperti kita tahu, JK adalah salah satu ahli ekonomi yang dimiliki oleh bangsa ini. Karenanya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak visi dan misi Jokowi - JK yang ada di link berikut:

Visi dan Misi Jokowi dan Jusuf Kalla

Menarik untuk melihat, apakah visi dan misi yang sekilas terlihat lebih sederhana dibanding milik Prabowo dan Hatta Rajasa ini akan mampu membuat Jokowi mengalahkannya? Meskipun kemungkinan untuk menang sangatlah kecil?

Read More

Seputar Koalisi PDI-P dan Nasdem

Koalisi yang sudah sangat jelas didengungkan oleh PDI-P dan Nasdem. Meskipun PDI-P sama sekali belum memutuskan sikap terkait bag-bagi kekuasaan, namun Nasdem sudah dengan mantap menyambut ambisi PDI-P untuk menjadi pemegang kekuasaan pada tahun ini, setelah dua periode belakangan selalu menjadi oposisi.

Baik PDI-P dan Nasdem sudah mulai menyusun langkah-langkah untuk memenangkan pemilu kali ini. Hal ini seperti yang diberitakan oleh Kompas.com bahwa Nasdem bahkan sudah membuat tim pemenangan pemilihan presiden 2014 ini. Begitu juga dengan Jokowi yang merasa sudah mantap dengan sikap politik dari Nasdem dan PKB dan bersiap untuk memenangi pilpres besok setelah menunggu 10 tahun. Hal itu diungkapkannya kepada republika.co.id. Lalu, bagaimana akhirnya? Mampukah koalisi PDI-P dan Nasdem ini memenangkan pilpres 2014 kelak? Kita tunggu saja.

PDI-P dan Nasdem Bentuk Tim Pemenangan Jokowi

Oleh: Indra Akuntono dari kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem membentuk Tim Pemenangan Pemilihan Presiden. Tim tersebut akan fokus mengupayakan pemenangan bakal calon presiden yang diusung, yakni Joko Widodo (Jokowi). 

Anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Faisal Reza Yoenoes mengatakan, beberapa petinggi kedua partai menjadi anggota dalam tim pemenangan itu, di antaranya adalah Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, dan beberapa Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. 

"Dari PDI-P ada Pak Sekjen dan Ketua Bappilunya," kata Faisal, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2014) malam. 

Faisal mengatakan, tim pemenangan partai ini berbeda dengan tim pemenangan yang dibentuk oleh sejumlah relawan. Meski demikian, strateginya akan diselaraskan untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2014.

"Partai punya tim, dan relawan berkoalisi dengan rakyat membentuk elemen pendukung untuk memberi pemahaman tentang siapa Jokowi dan meluruskan penilaian yang keliru," ujarnya. 

Sementara itu, di internal PDI-P, tim pemenangan pemilu dikomandoi oleh Puan Maharani yang juga bertugas menjadi ambassador partai bersama Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo. Di luar itu, Jokowi juga memiliki tugas untuk menjajaki kerja sama politik dengan sejumlah partai.

Partai Nasdem adalah satu-satunya partai yang telah memastikan berkoalisi dengan PDI-P pada pilpres tahun ini. Selain Nasdem, PDI-P juga mendapat sinyal kuat dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta masih mengharapkan partai lainnya untuk segera bergabung memenangkan Jokowi sebagai presiden.

Jokowi: Yang Cocok Baru PKB dan Nasdem

Oleh: Akbar Wijaya dari Republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) PDIP, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan partainya belum menutup pintu koalisi dengan partai lain. PDIP masih membuka kerjasama dengan partai politik selain Nasdem dan PKB. "Sejak dahulu kita terbuka dengan semua partai. Koalisi dengan PKB tinggal diumumkan saja," kata Jokowi, Senin (6/5).

Jokowi mengakui PDIP ingin membangun koalisi kabinet yang ramping. Namun ini tidak berarti koalisi dibentuk dengan sedikit partai. Dia menjelaskan koalisi ramping lebih dimaksudkan pada upaya membangun kerjasama yang tidak tersandera oleh urusan pembagian kekuasaan. "Kita tidak terbebani oleh urusan kursi dan menteri," ujar Jokowi.

PDIP ogah berkoalisi dengan partai yang belum bekerja sudah bicara soal jatah pembagian menteri dan kekuasaan. PDIP, kata Jokowi, hanya mau berkoalisi dengan partai yang mendahulukan kerja menyelesaikan persoalan bangsa. 

Sejauh ini, imbuh Jokowi, baru Nasdem dan PKB yang cocok dengan gagasan PDIP. "Yang cocok dengan kita sampai saat ini baru Nasdem dan PKB. Bukannya kita menutup ke yang lain," ujar Jokowi.

Koalisi dengan Nasdem dan PKB cukup membuat Jokowi optimistis isa memenangkan pemilu presiden (pilpres) 2014. Dia percaya kekuatan mesin partai yang bekerja untuk pemenangan dirinya bertambah banyak. "Kalau kader tambah dari Nasdem dan sekarang tambah dari PKB saya optimis (menang)," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan pilpres 2014 merupakan momentum bagi PDIP merebut kekuasaan. Menurutnya PDIP sudah menunggu selama 10 tahun untuk menunggu momentum ini. Sekarang, imbuh Jokowi, saatnya membuktikan penantian 10 tahun bukan hal yang sia-sia. "Dalam waktu 60 hari ini penentuannya menang atau kalah. Tinggal 60 hari, kita sudah tunggu 10 tahun," ujar Jokowi.

Jokowi mengingatkan kader-kader PDIP tidak lengah dan jumawa merasa menang. Dia mengatakan lawan-lawan politik PDIP tidak bisa dipandang remeh. "Dan teman kita di sana itu tangguh. Kuat secara finansial," Jokowi mengingatkan.

Read More

Mahfud MD Bukan Cawapres Jokowi?

Semakin banyak saja isu yang bertebaran terkait koalisi dari para pelempar isu yang ada di negeri ini. Setelah kemarin kita melihat santernya isu kerjasama antara Prabowo dan Ical yang memang disinyalir kuat. Dan beberapa waktu yang lebih jauh lagi, kita bertanya-tanya, siapa cawapres Jokowi?

Dari pertanyaan itu, mencuatlah nama Mahfud MD. Masalahnya, benarkah Mahfud MD adalah cawapres dari Jokowi? Mari kita simak beberapa berita yang dilansir oleh Yahoo news.

Mahfud Sebut Wacana Dirinya Cawapres Jokowi Tidak Jelas

Oleh: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan isu dirinya akan mendampingi bakal calon presiden dari PDIP Joko Widodo sebagai calon wakil presiden hanyalah mengada-ada.

"Analisis dari orang luar saja, enggak jelas itu sumbernya," ujar Mahfud usai menghadiri acara pengukuhan mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Hendropriyono sebagai guru besar ilmu intelijen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang digelar di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Meski PDI Perjuangan telah melakukan komunikasi politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahfud yang juga didaulat sebagai bakal calon presiden dari PKB ini menegaskan tidak ada pembahasan mengenai posisi cawapres PDI Perjuangan harus dari PKB.

"Sudah dinyatakan, sudah dalam proses koalisi, kolisi itu kan tidak mensyaratkakn siapa cawapresnya, Cawapresnya itu akan ditentukan oleh Bu Mega dan Pak Jokowi, yang berkoalisi kan karena beliau capres dan belum ada yang tahu juga siapa cawapresnya," kata Mahfud.

Seperti diketahui, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo mengaku dirinya sering melakukan pertemuan dengan bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahfud MD

"Ya sering (melakukan pertemuan)," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2014).

Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, pertemuannya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini tidak ada pembahasan mengenai pembagian kursi jabatan.

"Kami itu tidak pernah ngobrol masalah jabatan, masalah menteri. Kami tidak pernah membicarakan itu. Saya tidak mau membawa pada suasana itu," ucap Jokowi.

Mantan Walikota Solo ini menjelaskan, pertemuannya dengan Mahfud MD hanyalah membicarakan mengenai langkah kerja kedepan, membangun negara dari persepektif masing-masing.

"Pembicaraan hanya mengenai suasana langkah-langkah, suasana kerja," tutur Jokowi.

Jokowi Mengaku Sering Bertemu Mahfud MD

Oleh: Nicholas Timothy Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo mengaku dirinya sering melakukan pertemuan dengan bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahfud MD

"Ya sering (melakukan pertemuan)," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2014).

Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, pertemuannya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini tidak ada pembahasan mengenai pembagian kursi jabatan.

"Kami itu tidak pernah ngobrol masalah jabatan, masalah menteri. Kami tidak pernah membicarakan itu. Saya tidak mau membawa pada suasana itu," ucap Jokowi.

Mantan Walikota Solo ini menjelaskan, pertemuannya dengan Mahfud MD hanyalah membicarakan mengenai langkah kerja kedepan, membangun negara dari persepektif masing-masing.

"Pembicaraan hanya mengenai suasana langkah-langkah, suasana kerja," tutur Jokowi.

Read More

Kekecewaan Warga Jakarta pada Jokowi

Tanah air memang sedang gempar. Penyebabnya, apalagi kalau bukan berita pencalonan resmi PDIP untuk Jokowi? Apalagi setelah sebelumnya, misteri pencapresan Jokowi adalah misteri yang banyak ditunggu jawabannya. Memang, berita majunya sang Gubernur DKI Jakarta ini telah menjadi sebuah cerita yang luar biasa. Selain namanya yang selalu bercokol di tempat tertinggi pada berbagai lembaga survey, juga karena keberanian PDIP menggeser sang ikon: Megawati, putri dari sang fajar. Kini, Jokowi sudah resmi akan diusung PDIP untuk menjadi calon pada pemilihan presiden 2014 ini.

Masalahnya, saat ini Jokowi baru saja menjabat sebagai Gubernur. Rasa-rasanya sedikit aneh jika dia tidak menyelesaikan tugasnya dulu selama 5 tahun. Setidaknya, hal itu dikemukakan oleh beberapa warga Jakarta. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat berita yang kami sadur dari kompas.com ini.

"Jokowi Jadi Presiden, Apa Mungkin Dia Ingat Jakarta?"

JAKARTA,KOMPAS.com — Tak semua warga Jakarta gembira mendengar kabar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, keberatan itu bisa tertepis bila pengganti Jokowi dipastikan adalah orang yang benar-benar peduli pada Jakarta dan warganya.

Rudi Suwandi (44), Ketua RT 10 Kampung Apung, adalah salah satu yang tak langsung setuju dengan pencalonan Jokowi itu. Dia mengaku menyayangkan bila Jokowi tak menuntaskan masa bakti satu periode di DKI Jakarta.

Menurut Rudi, Jokowi sudah membuat perubahan selama menjadi Gubernur DKI dalam 1,5 tahun ini. Meski belum memuaskan, Jokowi, menurut dia, juga sudah berupaya mencari solusi untuk Kampung Apung, tak seperti gubernur-gubernur sebelumnya yang menurut dia tak berbuat apa pun untuk kampungnya.

"Kita sulit cari Gubernur yang kayak gini. Kalau sudah jadi Presiden, kapasitasnya sudah lain. Apa mungkin dia ingat Jakarta?" tanya Rudi, Selasa (18/3/2014). Karenanya, dia mengaku tak masalah Jokowi menjadi calon presiden asalkan penggantinya memang peduli dengan Jakarta dan warganya.

Warga Kampung Apung yang juga Sekretaris RW 01, Bontot (47), mengaku maklum dengan rencana pencalonan Jokowi untuk Pemilu Presiden 2014. Dia berpendapat Jokowi saat ini berada pada posisi yang tak mudah. 

Pada satu sisi, kata Bontot, Jokowi harus menjalankan mandat partai tetapi di sisi lain terikat dengan janji mandat sebelumnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Menurut saya Pak Jokowi inginnyangurus Jakarta dulu. Dia sebenarnya mau sepenuh hati merapikan Jakarta," kata dia.

Sementara itu, Talen (46), warga RT 10 Kampung Apung, mengaku baru bisa rela Jokowi menjadi calon presiden bila masalah Kampung Apung dituntaskan terlebih dahulu. "Kalau ketemu Pak Jokowi, saya pesan tolong Pak benahi kota Jakarta dulu. Sampai 90 persen beres barulah jadi calon presiden," ujar dia.

Meski demikian, di Kampung Apung tetap ada orang yang mendukung langkah Jokowi maju menjadi calon presiden. Salah satunya adalah Kasman (50), warga RT 07 Kampung Apung.

Menurut Kasman, Jokowi sudah membuat gebrakan yang memperlihatkan kerja nyata di Jakarta, termasuk di kampungnya. Dia pun menyebutkan beberapa program yang sudah dibuat dan direncanakan untuk Kampung Apung.

Read More

Wejangan Mega untuk Indonesia

Megawati adalah salah satu tokoh reformasi. Keberaniannya menentang Soeharto pada masa dulu, membuat dia sampai sekarang masih menjadi icon akan perjuangan. Mungkin karena itu pula lah, partainya, PDI-Perjuangan, selalu mendapatkan tempat khusus di masyarakat. Pasalnya, PDI-P seringkali dianggap sebagai partainya wong cilik.

Baik PDI-P maupun Mega, dipercaya akan memiliki peran penting dalam pemilihan presiden 2014 mendatang. Dan saat ini, Mega memberikan wejangan agar Indonesia bisa semakin baik ke depannya. Wejangan itu bisa anda baca di berita yang dilansir oleh Kompas.com ini.

Megawati: Kita Harus Koreksi Diri

Oleh: Indra Akuntono

AKARTA, KOMPAS.com - Peralihan masa kepemimpinan dari Orde Baru ke Era Reformasi belum mengarah pada hasil yang signifikan. Rute perjalanan bangsa seakan tanpa arah, dan membuat demokrasi seperti kebablasan.

Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengatakan, kondisi bangsa yang memprihatinkan membuat dirinya merasa perlu ada koreksi diri dari seluruh pihak. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui, dan meresapi semua yang telah dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara.

"Makin banyak masalah bangsa ini, bukan hanya perlu kontemplasi, tapi koreksi diri," kata Megawati, di Jakarta, Senin (6/1/2014).

Saat memasuki ke Era Reformasi, kata Mega, semua pihak mengalami euforia yang luar biasa. Dampak negatifnya, seperti tak ada persiapan mengenai cara untuk mengisi era reformasi.

"Waktu itu nuansanya mengalami euforia (reformasi), jadi tak berupaya mendidik diri kita, sebenarnya apa sih yang kita inginkan," ujarnya.

Semua dianggapnya semakin parah ketika jejak sejarah Indonesia hilang dari benak para generasi muda. Mega mengaku terkejut ketika banyak anak muda yang tidak tahu, tidak mau tahu, atau tidak mendapat pelajaran baik mengenai sejarah bangsa Indonesia. Akhirnya, sangat jarang menemui anak muda yang mampu menjawab pertanyaan tentang sejarah bangsa secara runut dan berbobot.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu menuturkan, masalah yang ia sebutkan adalah masalah serius dan membuatnya sangat merasa khawatir. Pasalnya, jejak sejarah itulah yang dianggapnya sebagai faktor penting dalam menentukan arah bangsa dan negara Indonesia di masa depan.

Kini, Megawati berharap semua pihak dapat kembali ikut andil mengarahkan kembali perjalanan bangsa sesuai dengan jejak yang diamanatkan para pendahulu. Karena tanpa mengikuti jejak, arah pembangunan bangsa akan menjadi tak terarah.

Read More

Misteri Pencapresan Jokowi Segera Berakhir?

Joko Widodo atau akrab disapa dengan Jokowi, memang menjadi fenomenal di negeri ini. Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, telah menjadi semacam simbol yang dipercaya akan menguatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Berbagai survey sudah menunjukannya, bahwa Jokowi adalah idola masyarakat masa kini. Jokowi saat ini masih menjadi tokoh yang paling diharapkan untuk menduduki RI 1.

Masalahnya adalah, sejak awal Jokowi memang masih memiliki tanggung jawab di Ibu kota. Selain itu, dia termasuk kader PDI-P yang sangat patuh pada partai. Sehingga apapun yang dilakukannya, selalu saja dia kembalikan ke partai. Dan sampai saat ini, PDI-P belum memberikan sikap resmi terkait capres yang akan mereka usung di pemilihan presiden 2014 nanti.

Sampai saat ini, pencapresan Jokowi masih menjadi misteri. Namun perlahan-lahan, misteri itu semakin terkuak. Simak saja berita dari kompas.com yang memberikan kesam implisit ini.

Jokowi Beri Sinyal Akhiri Misteri Pencapresannya

Oleh: Fabian Januarius Kuwado

JAKARTA, KOMPAS.com — Tertutupnya mulut Joko Widodo soal pencalonan dirinya menjadi presiden membuat hal itu jadi misteri tersendiri. Namun, ia sudah menyiratkan akan menjawab misteri tersebut. "Ibarat air, semua pasti ada muaranya," ujarnya.

Jokowi kemudian menunjuk deras hujan yang turun di luar kantor Balaikota dan merata di seputar Jakarta. "Kayak hujan juga, ada muaranya," ujar Gubernur DKI Jakarta itu sambil tersenyum ketika diwawancara di Balaikota, Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Dia menyerahkan segalanya kepada mekanisme partai, yakni suara kongres yang ditentukan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Sebelum waktu itu tiba, Jokowi memilih fokus ke persoalan DKI.

"Coba kita lihat di depan hujan deras. Ya, sudah saya urusin hujan saja. Kayak yang sebelumnya saja," ucapnya sambil tertawa.

Ketika ditanyakan tentang hasil survei Litbang Kompas yang menempatkannya pada posisi teratas calon presiden, Jokowi juga enggan menjawab. "Lebih baik urusin hujan," ujarnya santai.

Jokowi pun langsung merangsek maju menerobos wartawan yang telah rapi berbaris di depannya. "Sudah, saya mau ke PBNU, mau urus sengketa tanah di Taman Anggrek," ujarnya sambil menuju mobil dinasnya.

Dari hasil survei Kompas sepanjang 2012-2013 atas sosok presiden yang diinginkan publik, Jokowi mendapatkan dukungan 17,7 persen pada survei pertama, Desember 2012. Setahun kemudian, dukungan untuk Jokowi melejit menjadi 43,5 persen.

Read More

Terkait Jokowi, Megawati Terus Didorong

Elektabilitas Jokowi yang terus meroket, membuat banyak pihak berharap dia maju menjadi capres. Meskipun saat ini baru saja menjabat sebagai Gubernur DKI, tetap saja dukungan mengalir padanya. Dan tentu saja, hal itu berimbas pada dorongan yang kuat untuk Ibu Besar PDI-P: Megawati Soekarnoputri. Bagaimana kelanjutannya? Akankah Jokowi ikut bertanding di pemilihan presiden 2014? Sebelumnya, mari kita simak berita dari tempo.co ini.

Megawati Didorong Restui Jokowi Jadi Capres

Oleh: Ukky Primartyanto

TEMPO.CO, Surakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri diminta segera memberi restu ke Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014. Sebab Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akrab disapa Jokowi tersebut merajai berbagai hasil survei capres 2014.

Dorongan kepada Megawati agar segera merestui Jokowi diwujudkan lewat spanduk putih berukuran panjang 8 meter dan lebar 3 meter terpasang di jembatan penyeberangan Sriwedari, saat hari bebas kendaraan di Surakarta, Ahad, 5 Januari 2014 pagi.

Di bagian atas tertulis "Surat Cinta Untuk Megawati" dan bagian bawahnya "Capreskan Jokowi", beserta foto sang Gubernur DKI Jakarta.
Di sela tulisan dan foto Jokowi, terpasang kertas karton berbentuk hati berwana merah muda.

Penggagas dukungan, Mayor Haristanto mengatakan hasil survei menunjukkan Jokowi mendapat dukungan masyarakat untuk maju di pemilihan presiden 2014. "Hanya saja Jokowi seorang loyalis. Dia menunggu instruksi Megawati," ujarnya.

Karena itu saat ini bola berada di tangan Megawati. Dia meminta Megawati segera mendeklarasikan Jokowi sebagai capres dari PDI Perjuangan. "Ini tuntutan masyarakat. Kalau tidak sekarang jadi capres, kapan lagi," katanya.

Dia menyediakan 500 kertas karton berbentuk hati dalam berbagai ukuran. Masyarakat yang mendukung Jokowi sebagai capres 2014, diminta menempelkannya ke spanduk. Setelah itu, dia akan memotret spanduk tersebut dan mencetaknya. Hasil cetakan foto akan dikirim ke kantor DPP PDI Perjuangan.

Tapi seorang warga, Siti Marfuatin, 19 tahun, menilai belum saatnya Jokowi jadi capres di pilpres 2014. "Sebaiknya selesaikan dulu tugasnya sebagai Gubernur Jakarta," katanya. Dia mencela langkah Jokowi yang menjadi Gubernur Jakarta pada Oktober 2012 pada saat jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta masih tersisa sekitar 2,5 tahun.

"Sekarang jadi Gubernur Jakarta belum genap 2 tahun, masak sudah jadi presiden? Lebih baik menunggu pilpres 2019," ujar mahasiswa Komunikasi Massa Politeknik Indonusa Surakarta ini.

Read More

Siapa Capres PDI-P?

PDI-P sebagai partai yang menjelang pemilu ini paling jarang terkait kasus korupsi, tentu menjadi favorit yang diunggulkan. Wajar saja, selain karena faktor sejarahnya yang kuat, hasil survey elektabilitasnya yang stabil di berbagai lembaga survey, ada juga faktor penting lainnya, yaitu tokohnya sedang naik daun. Ya, Jokowi yang merupakan kader PDI-P sedang berada di puncak popularitasnya sekarang. Bahkan, ada beberapa golongan yang menganggapnya sebagai Ratu Adil untuk Indonesia. Namun, masih ada satu misteri besar dari PDI-P yang akan selalu menyelimuti setiap warga negara ini, siapa capres yang akan diusung partai Banteng ini di pemilihan presiden 2014 mendatang? Ambisi besar Mega, membuat pertanyaan ini terus didengungkan oleh berbagai pihak. Dan akhirnya, janji dari PDI-P terkait isu ini keluar juga. Simak beritanya di berita satu ini.

PDI-P Putuskan Capres pada April 2014

Oleh: FEB

Semarang - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan memutuskan nama bakal calon presiden dan kandidat wakil presiden pada April 2014 atau setelah Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Kami akan memutuskan siapa yang diusung sebagai capres dan cawapres pada bulan April 2014 setelah pemilu anggota legislatif 9 April mendatang," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, S.H. melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Minggu (5/1).

Menurut Tjahjo, hal itu perlu disampaikan mencermati berbagai spekulasi yang berkembang di media bahwa PDI Perjuangan akan mendeklarasikan capresnya pada bulan Januari 2014 bersamaan dengan HUT PDI Perjuangan. Bahkan, dikabarkan pula sudah mengarah pada satu figur.

"Itu tidak benar," kata Tjahjo yang juga calon tetap anggota DPR RI periode 2014--2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota/Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal).
Tjahjo menegaskan kembali bahwa partainya, sebagaimana keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, menyerahkan keputusan tersebut kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Kapan momentum yang tepat dideklarasikan? Dan siapa yang diputuskan untuk maju pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang? Semuanya Ibu Megawati yang memutuskannya," kata Tjahjo yang notabene anggota Komisi I DPR RI.

Selama belum ada keputusan mengenai capres dan cawapres atau dalam kurun waktu Januari hingga 9 April 2014, PDI Perjuangan akan terus-menerus mencermati perkembangan gelagat dinamika politik nasional maupun internasional.

"Ibu Megawati tetap akan cermat dan hati-hati," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Kalau merujuk hasil berbagai lembaga survei, kata Tjahjo, muncul dua kader PDI Perjuangan dari lima tokoh partai lain sebagai capres.

Yang diapresiasi dan dinominasikan sebagai capres, yaitu Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) yang sekarang ini Gubernur DKI Jakarta.

"Perlu kesabaran revolusioner dalam mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa ini. Kita memilih Presiden RI dan memilih pemimpin nasional NKRI yang besar yang berdaulat perlu hati-hati dan perlu cermat. Demikian pula, PDI Perjuangan ingin ingin cermat. Kalau hanya memilih capres, mudah dan gampang," katanya.

Read More

Prediksi Kerja Sama Gerindra - PDI P

Kerjasama PDI-P dan Gerindra pada pemilu 2009 lalu memang tak berjalan mulus. Kekalahan pasangan yang mereka usung, yaitu Megawati dan Prabowo terhadap SBY-Budiono, membuat kerjasama ini bisa dibilang gagal. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa kerjasama itu akan berakhir di pemilu kali ini. Ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian itu sudah tidak ada. Yang mana yang benar? Yang jelas, hal ini bisa jadi memiliki pengaruh yang besar untuk pemilihan presiden 2014 nanti. Oke zone melansir berita terkait hal ini.

Perjanjian "Batu Tulis" Tak Berlaku di 2014

Oleh: Tegar Arief Fadly

JAKARTA – Perjanjian Batu Tulis yang disepakati PDI Perjuangan dengan Gerindra pada Pilpres 2009 masih teka-teki. Santer beredar bila dalam perjanjian tersebut juga memuat perihal kewajiban PDI Perjuangan mendukung pencapresan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.  
 
Namun, politikus senior PDI Perjuangan, Sabam Sirait, menjamin tidak ada kesepakatan partainya untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto dalam pilpres mendatang.
 
Dijelaskan Sabam, pertemuan di Batu Tulis itu dihadiri 12 orang, masing-masing enam orang dari PDI Perjuangan dan Gerindra. Sabam pun mengaku mengikuti dan menandatangani perjanjian yang dibuat menjelang Pilpres 2009 tersebut.
 
"Maksudnya untuk kerjasama pencalonan presiden dan wakil presiden. Akhirnya kita sepakati dan ditandatangani oleh 12 orang. Capres Mega dan cawapres Prabowo. Hanya capres dan cawapres 2009, bukan 2014," kata Sabam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2013).
 
Pria yang juga salah satu pendiri PDI Perjuangan ini menegaskan, dirinya sama sekali tidak tahu dengan klaim yang sering diungkapkan Gerindra bahwa partainya akan mendukung Prabowo sebagai capres pada pilpres tahun depan.
 
"Yang saya tahu cuma itu saja dari pertemuan di Bogor (Batu Tulis) itu. Bahwa ada pembicaraan lain di luar itu, saya enggak tahu. Keinginan di luar itu, yang katanya Mega mendukung Prabowo, itu kami tidak bicarakan," tegasnya.

Read More

PDIP Kembali Teratas dalam Survey

Status PDIP yang menjelang pemilu ini jarang terkena kasus korupsi, membuat elektabilitasnya semakin naik. Kini, menurut survey, bahkan PDIP sudah berada di urutan pertama, unggul dari Golkar, dan semakin jauh meninggalkan Demokrat. Hal ini tentu membuat Partai Banteng kian pede menatap pemilu dan mengajukan calonnya untuk bertarung di pemilihan presiden 2014 nanti. Bagaimana dengan hasil lainnya? Langsung saja simak berita yang kami sadur dari Merdeka.com ini.

Survei: PDIP teratas, Demokrat turun drastis

Oleh: Muhammad Soleh

Merdeka.com - PDIP menempati posisi teratas dalam hasil survei yang dilakukan Pol-Tracking Institute jika pemilu digelar hari ini. Sementara, posisi kedua ditempati oleh Partai Golkar.

"Berdasarkan survei ini, PDIP sebesar 18,5 persen dan Golkar 16,9 persen mempunyai tingkat elektabilitas cenderung stabil dua digit," ujar Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda di Kuningan,Jakarta Selatan, Kamis (19/12).

Sementara itu, Partai Demokrat dan PKS menurun drastis jika dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2009.

"Partai Demokrat menurun drastis dari 20,85 persen pada pemilu 2009 menjadi 8,8 persen, dan PKS dari 7,88 persen di Pemilu 2009 menjadi 2,9 persen," paparnya.

Sedangkan Partai Gerindra menduduki posisi keempat dengan 6,6 persen. Disusul PKB dengan 4,6 persen.

Untuk Partai Hanura sebesar 3,5 persen, NasDem 2,1 persen, PAN 2 persen, PBB 0,7 persen, dan PKPI sebesar 0,1 persen. Survei dilakukan pada 13 September 2013 hingga 11 Oktober 2013. Survei dilakukan secara serempak di 33 provinsi di seluruhIndonesia dengan sampel sebanyak 2010 responden.

Penarikan sampel survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sebesar 2,19 persen. Sedangkan pengambilan data melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner.

Read More

Psy War PDIP - Golkar pada Kasus Ratu Atut

Kasus Ratu Atut, Gubernur Banten yang menjadi tersangka korupsi penyuapan Akhil Mochtar, hakim MK, ternyata benar-benar berbuntut panjang. Bahkan, tanggapan Golkar pun bisa menyulut perdebatan dengan partai lain, salah satunya PDIP. Psy war antara dua partai ini tentu menarik, karena keduanya merupakan partai yang paling stabil elektabilitasnya menjelang pemilu ini. Dua partai ini, digadang-gadang akan memiliki Capresnya sendiri, yang akan maju di pemilihan presiden 2014 mendatang. Simak berita lengkapnya yang kami sadur dari Oke Zone.

Tuding Partai Lain Tunggangi Kasus Atut, PDIP: Golkar Emosional!

Oleh: Tegar Arif Fadly

JAKARTA - Partai Golkar menuding ada partai tertentu yang berusaha untuk memanfaatkan kasus Ratu Atut Chosiyah untuk kepentingan politik, salah satunya dengan memunculkan wacana agar Atut segera mundur sebagai Gubernur Banten.

Banyak pihak menduga, sindiran itu ditujukan kepada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, rekan koalisi Partai Golkar saat mengusung Ratu Atut dan Rano di Pilkada Banten.

Saat dikonfirmasi, PDI Perjuangan sendiri merasa tidak tersindir. Partai moncong putih itu memahami apa yang terlontar dari para kader Partai Golkar, yang saat ini masih dalam kondisi emosi labil.

"Aku melihatnya emosi saja. Kita enggak mau meladeni itu. Untuk apa masuk dalam perdebatan tak produktif," kata politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari saat dihubungi di Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Partai Golkar menuding ada pihak yang menginginkan agar Atut segera mundur dari jabatannya sebaga Gubernur Banten, agar Rano Karno yang merupakan kader PDI Perjuangan bisa menggantikan posisinya.

Namun menurut Eva, terkait dengan prosedur atau ketentuan perihal kepala daerah yang berhalangan permanen telah diatur dalam Undang-Undang (UU), dimana kepala daerah baru dinonaktifkan setelah ada putusan akhir di pengadilan.

"Kita standing position kita seperti itu. Atut tetap gubernur, belum putusan kasusnya, Rano stand by melakukan apa saja yang disuruh Bu Atut. Kalau nanti inkrah, Rano harus siap (menggantikan)," ujar Eva.

Read More