Jokowi Melakukan Kontrak Politik?

Koalisi PDI-P yang tidak terlalu banyak dibandingkan Gerindra memang mengundang pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu terjadi lantaran PDI-P dan Jokowi tidak mau melakukan kontrak politik dan bagi-bagi jatah Menteri yang akan merugikan negara.

Jika hal itu benar, tentu niat mulia dari Jokowi dan PDI-P ini harus diapresiasi setinggi-tingginya. Namun, baru-baru ini ada pengamat politik yang meragukan kebenaran dari berita itu. Ada kemungkinan bahwa kubu Jokowi sebenarnya tetap melakukan kontrak politik dan menjanjikan bagi-bagi jatah menteri untuk para koalisi. Benarkah hal itu? Mari kita simak ulasannya dari berita yang kami sadur dari Republika.co.id:

Pengamat Beberkan Bukti Transaksi Politik di Kubu Jokowi-JK
Oleh: A. SYalaby Ichsan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengatakan, transaksi politik di poros Jokowi-JK menguat seiring pernyataan Muhaimin Iskandar yang menyebutkan bahwa Menteri Agama pasti dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

"Ya justru transaksi politik sepertinya kuat ada di poros Jokowi-JK. Pernyataan Muhaimin terkait Menteri Agama pasti akan diisi kader NU dari PKB adalah bukti kuat adanya bagi-bagi kursi di kubu Jokowi-JK," ujar Igor Dirgantara di Jakarta, Selasa (27/5).

Igor menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengatakan bahwa Menteri Agama pasti dari kalangan NU kalau pasangan Jokowi-JK menang dalam Pilpres 9 Juli mendatang."Statement yang menyatakan bahwa tidak adanya politik transaksi dalam koalisi jelas kebohongan publik," ujar dia.

Ia mengatakan politik adalah masalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. "Bisa saja didepan panggung politik, para politisi itu mengatakan koalisi yang dibangun adalah 'kerjasama tanpa syarat'. Tapi di belakang layar, ada 'power sharing' yang bekerja," ujar dia.

Karena politik adalah sarana merebut kekuasaan untuk menduduki jabatan politik. Namun, "ingkar janji" tampaknya sudah jadi model poros Jokowi-JK, yang didukung Muhaimin Iskandar.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) optimis bahwa jabatan Menteri Agama akan diisi oleh kalangan NU apabila pasangan Jokowi-JK menang."Saya menjamin Menteri Agama dari kalangan NU kalau Jokowi-JK menang," kata Cak Imin.