Pemilihan Presiden 2014

Tahun 2014, seringkali mendapat label sebagai 'tahun politik'. Alasannya jelas, karena pada tahun 2014 ini, akan diadakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia yang kita sebut dengan Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu. Di dalam pemilu ini sendiri, nantinya akan ada dua fase pemilihan. Yang pertama adalah pemilihan legislatif (pileg) yang di dalamnya akan ada pemungutan suara untuk partai peserta pemilu plus dengan wakil rakyatnya. Jadi, dalam pemilu nanti kita akan dapat memilih partai dan calon anggota DPR yang sesuai dengan hati kita. Meskipun, pada kasus-kasus belakangan kita tahu, bahwa hampir tidak ada caleg (calon anggota legislatif) yang kita kenal. Hingga pada akhirnya, kebanyakan yang terpilih duduk di kursi dewan adalah artis yang sudah terkenal, dan orang-orang lain yang rajin berkampanye dengan dana milyaran.

Lalu, setelah Pileg selesai, kita akan dihadapkan pada jadwal besar selanjutnya, yaitu Pemilihan Presiden 2014 (pilpres). Di mana pada pemilihan itu, kita akan diberikan kesempatan untuk memilih presiden idaman kita. Dari mana nama-nama calon presiden muncul? Tentu saja dari hasil pileg. Pileg akan menentukan berapa besar jatah kursi partai, dari situ, dengan beberapa syarat, partai itu dapat mengajukan calon presidennya. Pada periode lalu, kita mendapati ada 3 calon yang maju di pemilihan presiden 2009. 3 calon presiden adalah SBY-Budiono (diusung oleh partai demokrat dan koalisi), Megawati-Prabowo (diusung oleh PDI-P dan Gerindra) dan terakhir JK (Diusung oleh partai Golkar).

Pemilihan presiden 2014 sendiri sedianya dijadwalkan akan dilangsungkan pada 9 Juni 2014 besok. Jika ada satu saja calon presiden yang bisa mendapatkan lebih dari 50% di putaran pertama, maka putaran kedua tidak akan dilakukan. Namun jika masing-masing calon tidak ada yang mendapatkan lebih dari 50%, maka akan diambil dua (2) calon presiden teratas untuk diadu lagi pada pemilihan presiden 2014 putaran kedua. Dengan jumlah calon yang hanya tinggal 2, tentu sudah pasti pemenang akan mendapatkan suara 50% ke atas (meskipun ada juga kemungkinan abstain lebih besar dari itu).

Nama-nama yang diprediksi akan terjun di pemilihan presiden 2014

Ya, pemilihan legislatif memang belum dilaksanakan. Namun kita sudah mengenal metode survey yang dianggap sudah semakin mampu mewakilkan hasil pemilu mendatang. Dan dari situ, dijadikan pijakan oleh para ahli politik untuk berspekulasi mengenai kandidat calon presiden yang akan ikut di pemilihan presiden 2014 mendatang. Siapa sajakah mereka?

Ada beberapa nama yang sudah sering dibicarakan, yaitu Abu Rizal Bakrie, Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Megawati, JK, hingga Jokowi, Gita Wirjawan, dan Rhoma Irama. Bagaimanapun juga, faktor sudah tidak majunya SBY dalam pemilihan presiden mendatang karena memang sudah 2 periode, menjadi faktor penting mengapa banyak orang berharap tokoh muda akan berjaya di pemilu kali ini.

Abu Rizal Bakrie dianggap sudah pasti maju capres. Meskipun sentimen terhadap namanya tidak begitu positif, namun fakta bahwa dia adalah ketua umum Golkar, membuat segalanya menjadi mungkin. Belum lagi dengan kekuatan media yang sekarang dimilikinya, banyak orang berpendapat, dia akan berusaha penuh untuk menjadi RI 1 alias Presiden RI. Mampukah?

Selain itu, yang unik adalah kemunculan nama Rhoma Irama, sang raja dangdut sebagai salah satu kandidat capres. Awalnya, hal itu dianggap cuma lelucon, namun saat melihat keseriusan Rhoma dan PPP (partai yang berniat mengusungnya) dalam mempromosikan si raja dangdut, maka mungkin saja hal itu adalah hal yang benar-benar serius. Meskipun, tetap saja masyarakat menganggap hal itu adalah dagelan politik yang lucu.

Mari kita tunggu pemilihan presiden 2014

Ya, pemilihan presiden 2014 yang sudah semakin dekat, membuat kita pun tentu penasaran dengan hasilnya. Dan semoga saja jalannya pemilu kali ini akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan seorang presiden untuk rakyat yang sejati. Maju terus Indonesia!

Sekali lagi, mari kita nantikan datangnya pemilihan presiden 2014.

Read More

Opini Tentang Konvesi Partai Demokrat dan Jokowi

Banyak orang berpendapat konvensi partai Demokrat kurang greget. Sebagai partai pemenang di pemilu 2009 lalu, tentu orang merasa acara Demokrat seharusnya berdampak besar pada negeri ini. Kenyataannya? Bisa dibilang hal itu tidak terlalu terlihat. Salah satu kompasioner memiliki opini mengenai hal ini. Silahkan baca tulisannya yang menjadi Featured Article di Kompasiana. Lalu, apakah hal ini juga berpengaruh pada pemilihan presiden 2014 nanti?

Mengapa Elektabilitas Jokowi Masih Unggul dari Peserta Konvensi Demokrat?

Oleh: Anna Risnawati

Bagaimana kelanjutan kisah Konvensi Demokrat ? Mungkin harus sabar menanti bagi yang pengin tahu aja atau pengin tahu banget karena masing-masing bakal capres sedang mensosialisasikan dirinya ke seluruh wilayah Indonesia. Apakah ini bisa dibilang mencuri start kampanye ? Lalu apa bedanya sosialisasi, mencari dukungan atau kampanye ? Terlihat KPU atau Bawaslu cenderung membiarkan saja. Ah…sudahlah, toh banyak yang melakukannya seperti ARB, Prabowo, Wiranto, dll. Hanya capres dari PDIP saja yang belum nongol. Megawati sebagai Ketum PDIP masih konsisten untuk konsentrasi pada Pemilihan Legislatif. Dan seperti biasanya calon dari PDIP akan muncul pada hari terakhir pendaftaran di KPU. Atau mungkin saja calon dari PDIP tidak perlu disosialisasikan lagi karena namanya sudah cukup dikenal ?  hehehe….

Saat ini bahkan muncul konvensi capres tandingan yang digelar oleh Konvensi Capres Rakyat yang dikomandoi oleh Sholehudin Wahid. Capres hasil konvensi rakyat ini nantinya akan ditawarkan ke partai-partai yang berminat meminangnya. Apakah konvensi rakyat ini akan berlangsung sukses ? Nggak tau ah…

Banyak yang menilai para peserta konvensi Demokrat masih setengah hati soal keseriusannya dalam mengikuti konvensi ini. Alih-alih untuk meningkatkan elektabilitas partai Demokrat yang jeblok, para pesertanyapun terlihat kurang antusias. Bahkan Dahlan Iskan yang berelektabilitas tertinggi dari 11 peserta konvensi pernah berujar, ada favorit di konvensi. Dan kata Dahlan lagi, ikut konvensi karena menjemput takdir. Bicara soal takdir bukan perkara mudah. Karena takdir bisa saja berarti kepastian. Seperti halnya menjemput kematian yang sudah pasti. Tetapi menjadi presiden ? Apakah sudah menjadi ketetapan Allah SWT untuk Dahlan ? Biarlah hanya Allah SWT yang tahu…

Ditambah lagi maraknya suara-suara miring yang justru berasal dari para politisi partai Demokrat sendiri. Mereka tidak bisa menjaga mulut untuk berbicara dengan santun. Tetapi malah melakukan ‘serangan’ kepada Jokowi yang jelas-jelas nggak nyapres dan nggak mikir. Hanya karena mempunyai elektabilitas tinggi secara nasional. Bahkan bukan hanya elektabilitas saja, tetapi juga akseptabilitas dan popularitas yang mencapai 90 persen. Sedangkan para peserta konvensi popularitasnya masih terbilang rendah dibawah 80 persen. Sehingga beban yang disandang para peserta konvensi semakin berat. Disatu sisi para peserta konvensi harus bisa meningkatkan elektabilitasnya sendiri, sedangkan di sisi lain keterpilihannya sebagai capres konvensi harus bisa mendongkrak elektabilitas partai Demokrat. 

Kondisi ini membuat konvensi Demokrat sulit menarik simpati masyarakat. Penyerapan pamor konvensi Demokrat hanya berkisar 24 persen saja menurut hasil survey FFH (Founding Fathers House). Konvensi Demokrat hanya dikenal di daerah perkotaan sedangkan rakyat di daerah tidak mengetahui adanya konvensi apalagi nama-nama para peserta konvensi. Dari 24 persen responden hanya sekitar 2,2 persen yang mengetahui jika konvensi diikuti 11 peserta. Lebih mengerucut lagi rakyat di daerah tidak mengenal siapa saja 11 orang para peserta konvensi itu. Seharusnya dari pihak komite konvensi dan para peserta konvensi bahu membahu memperkenalkan dan mensosialisasikan para peserta. Tidak jalan sendiri-sendiri seperti sekarang. Atau mungkin aturannya dari Komite Konvensi seperti itu ya, setelah terpilih capres dari peserta konvensi baru dikampanyekan oleh Demokrat ?

Mungkin banyaknya peserta yang masih menjabat jabatan publik inilah yang menjadikan peserta konvensi tidak maksimal dalam mengikuti konvensi. Hanya Dino Patti Djalal yang sudah mengundurkan diri sebagai PNS. Gita Wirjawan masih sebatas ucapan lisan soal pengunduran dirinya dan menunggu SBY untuk mengabulkan permohonannya. Dan hampir semua tahu betapa tidak tegasnya SBY. Jadi bisa dipastikan kasus ucapan lisannya Gita juga akan menggantung. Sedangkan Dahlan Iskan malah memilih mundur dari konvensi jika disuruh mundur dari jabatannya sebagai menteri BUMN.

Konvensi Demokrat yang sedianya merupakan seleksi untuk menjaring capres potensial yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014 menjadi tidak ada gregetnya. Beban konvensi menjadi semakin berat dengan munculnya kasus-kasus korupsi yang membelit para tokoh elit Partai Demokrat. Pemberitaan di media yang mengaitkan kasus korupsi di SKK Migas dengan pendanaan konvensi. Belum lagi adanya laporan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye para peserta konvensi.

Bisakah target para peserta konvensi yang telah ditetapkan oleh Komite untuk mengungguli elektabilitas Jokowi terpenuhi ? Setelah para tokoh elit partai mengatakan dengan optimis bahwa Jokowi tidak ada apa-apanya bagi Partai Demokrat. Bahkan cenderung ‘menyerang’ secara bergiliran kepada Gubernur DKI Jakarta ini. Kaya piala bergilir aja pak….

Kemudian berapa persen suara akan hilang dari Partai Demokrat karena kecewa dari para pemilih yang dulunya mencoblos Partai Demokrat ? Apakah hal ini tidak menjadi pemikiran para elit partai ? Andai saja para tokoh elit Partai Demokrat bisa lebih santun tidak membabi buta melakukan serangan kepada Jokowi, tetapi fokus saja ke konvensi mungkin rakyat masih bisa menghargai. Mungkin saja cara itu ditempuh karena bingung bagaimana caranya menjatuhkan citra Jokowi yang makin moncer maka penggiringan opini publikpun dilakukan. Jelas suatu perbuatan yang sia-sia. Mereka lupa bahwa Jokowi dicintai rakyatnya sekaligus banyak yang berdoa untuknya.

Salam Sukses

Read More

Akhirnya, 5 Calon Presiden PKS Diumumkan

Setelah menanti cukup lama, akhirnya kini PKS sudah mengumumkan 5 calon presidennya. 5 orang ini, adalah yang paling mungkin diusung oleh PKS pada pemilihan presiden 2014 mendatang. Meskipun kita tahu, belum tentu PKS dapat mengusung sendiri calonnya, mengingat elektabilitas yang semakin turun. 5 nama yang keluar, bukanlah nama yang asing bagi partai ini. Siapa saja mereka? Simak saja berita yang kami sadur dari oke zone ini.

PKS Umumkan 5 Kandidat Capres

Oleh: Isnaini

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumumkan kandidat calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014 mendatang. Dari hasil Pemilihan Raya (Pemira) PKS di tingkat nasional, terjaring lima kandidat capres.

Hidayat Nurwahid tercatat berada pada posisi pertama dalam peringkat suara nasional pemira Capres PKS. Mantan Ketua MPR itu mendapat 18,34 persen atau 50.057 suara, mengalahkan Presiden PKS Anis Matta, yang berada di posisi dua dengan perolehan suara 17,46 persen atau 48.125.

"Hasil pemira yang sudah dilaksanakan PKS pada 29-30 November, dan kita sudah merapatkan di pleno LPPK, dari 22 nama yang kita calonkan hasilnya ada lima terbesar, yakni Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Ahmad Heryawan, Tifatul Sembiring, Nur Mahmudi Ismail," ujar Sekjen PKS, Taufik Ridho dalam konfrensi pers di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (28/12/2013).

Di posisi ketiga Ahmad Heryawan mendapat suara sebanyak 46.014 atau 16,69 persen disusul Tifatul Sembiring dengan 31.714 atau 11,50 persen dan posisi kelima ditempati Nur Mahmudi Ismail dengan 7,41 persen atau 20.449 suara.

Secara stastik, kata Taufik, dari 33 provinsi diadakan Pemira, suara untuk Anis Matta dan Hidayat Nur Wahid saling kejar mengejar. Untuk kandidat lain, seperti Ahmad Heryawan unggul di satu provinsi yakni Jawa Barat. Sedang untuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) Tifatul Sembiring mendapat suara yang merata di sejumlah provinsi.

"Anis unggul di 18 Provinsi, Hidayat unggul di 14 provinsi, Aher di satu provinsi. Itu data statistik yang kita dapat," paparnya.

Kelima nama terbesar ini nantinya akan diuji publik untuk mengetahui elektabilitas dari kandidat tersebut. Dan akan kembali disaring menjadi tiga besar sebelum diajukan ke Majelis Syuro untuk satu calon presiden dari PKS.

Read More

Aplikasi Untuk Melawan Kecurangan di Pemilu 2014

Berbagai dugaan kecurangan yang terjadi pada tahun 2009 lalu, tentu menjadi cerita kelam tersendiri bagi KPU dan rakyat Indonesia pada umumnya. Hal itu disadari oleh Telkomsel, yang kemudian mengembangkan APSI (aplikasi saksi). Sebuah aplikasi yang diharapkan dapat membuat pemilu 2014 menjadi lebih bersih dan fair. Tentu saja, harapan terbesarnya adalah dengan aplikasi ini, pemilu akan berjalan dengan lebih baik, sampai pada pemilihan presiden 2014 besok. Anda juga dapat menjadi relawan dan menggunakan aplikasi ini. Bagaimana caranya? Baca saja informasinya di berita yang dilansir oleh Okezone ini.

Masyarakat Kini Bisa Awasi Kecurangan Pemilu 2014

Oleh: Misbahol Munir

JAKARTA - Pada setiap kali penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada banyak dari kandidat baik partai, calon anggota legislatif dan kepala daerah selalu mencurigai adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

Untuk menghindari itu, sebuah aplikasi yang memungkinkan masyarakat luas untuk ikut menjadi saksi pelaksanaan Pemilu 2014 secara aktif dan independen saat ini mulai dikembangkan.

Aplikasi yang dinamai Aplikasi Saksi (APSI) ini direncanakan akan mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada 5 Januari 2014. APSI nantinya APSI bisa berjalan di berbagai jenis telepon selular dan gadget, masyarakat dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk merekam berbagai bentuk kecurangan dan kejanggalan pelaksanaan Pemilu 2014, mulai dari masa sosialisasi, kampanye hingga pencoblosan dan penghitungan suara.

Mantan Direktur Utama Telkomsel yang juga pengembang APSI, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan setelah melakukan registrasi, relawan APSI akan dapat menggunakan fasilitas APSI messenger melalui telepon selular atau gadget miliknya. Layaknya layanan blackberry messenger dan whatsapp Messenger, APSI messenger memungkinkan sesama relawan untuk berkomunikasi secara langsung (chatting) maupun saling berbagi data suara, foto dan video.

"Jika di setiap TPS terdapat relawan APSI, maka manipulasi penghitungan suara dapat digugat dengan bukti-bukti otentik yang dikirim relawan. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional (real count) juga dapat dilakukan dalam waktu tiga hari, tidak perlu sampai satu bulan seperti yang dijadwalkan KPU," kata Sarwoto

APSI juga memudahkan relawan untuk mengirim rekaman kecurangan pelaksanaan Pemilu 2014 dalam bentuk suara, foto dan video ke pusat data untuk ditayangkan dalam situs APSI sehingga dapat dilihat seluruh masyarakat. Selain mendapat sansksi moral dari masyarakat, berbagai bentuk kecurangan itu juga akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Adapun bentuk kecurangan Pemilu yang dapat direkam relawan dengan mudah melalui telepon selular, misalnya, kampanye terselubung, pemasangan atibut kampanye yang melanggar aturan, manipulasi surat suara, serta penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Untuk keberhasilan program APSI ini, kata Sarwoto, butuhkan relawan hingga 600.000 orang yang diharapkan tersebar merata di seluruh TPS di Indonesia. Pendaftaran relawan dapat dilakukan secara online pada 5 Januari 2014 di www.apsiwatch.co.id. "APSI ini adalah gerakan moral masyarakat Indonesia untuk mengawal pelaksanaan Pemilu Jujur dan Adil," ujar Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia tahun 2009-2012 itu.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk Pemilu yang jujur dan adil sudah seharusnya dilakukan para penyelenggara Pemilu. Hal itu sangat mungkin dilakukan karena infrastruktur telekomunikasi telah menjangkau hampir seluruh pelosok desa di Indonesia.

Hal ini, sambung Sarwoto, untuk menghidari kecurangan di Pemilu maupun Pemilukada di Indonesia yanf masih diwarnaipolitik uang. Kondisi itu tidak hanya membuat masyarakat apatis terhadap pelaksanaan Pemilu jujur dan adil, tetapi juga menghasilkan legislatif dan eksekutif yang bukan merupakan pilihan rakyat.

Seperti yang terjadi selama ini, legislatif dan eksekutif hasil Pemilu yang tidak jujur itu akan bekerja untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bukan untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. "Jika kita membiarkan pelaksanaan Pemilu yang tidak jujur dan adil terus terjadi, maka kita tidak akan pernah memiliki pemimpin dan wakil rakyat yang jujur. Harapan atas perubahan dan perbaikan masa depan bangsa tidak akan pernah terjadi. Semuanya hanya akan menjadi ilusi," pungkasnya.

Namun, sebelum masyarakat yang peduli terhadap Pemilu jujur dan adil menjadi releawan, harus terlebih dahulu melakukan registrasi sebagai saksi atau relawan di www.apsiwatch.co.id.

Read More

Rhoma dan Jokowi Bakal Berduet di Panggung

Menjelang pergantian tahun menuju tahun politik 2014 besok, warga ibu kota bakal mendapat pertunjukan unik. Rhoma Irama, yang disebut-sebut bakal menjadi Capres yang diusung PPP, akan berduet dengan Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang dalam berbagai survey dianggap sebagai capres idaman rakyat. Penampilan dua orang sensasional (dengan caranya masing-masing) ini dalam satu panggung, tentu akan menarik perhatian. Selain karena keunikan yang muncul di panggung, juga dugaan politis yang kemudian muncul menyertainya. Mungkinkah Rhoma dan Joko Widodo akan tampil sebagai pasangan di pemilihan presiden 2014 mendatang? Kecil kemungkinan, namun seperti kata Sang Raja Dangdut, "Di dalam politik, tak ada yang tak mungkin."

Sebelum berprasangka lebih lanjut, mari kita simak berita yang kami sadur dari tempo online ini.

Duet dengan Jokowi, Rhoma Batalkan Deal Soneta

Oleh: Kukuh S. Wibowo

TEMPO.CO, Sidoarjo - Penyanyi dangdut Rhoma Irama membenarkan akan tampil sepanggung dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di malam pergantian tahun pada 31 Desember 2013. Menurut Rhoma, Jokowilah yang berinisiatif menelepon dirinya untuk mengajak duet. "Saya putuskan memenuhi permintaan Mas Jokowi karena beliau berharap sekali," kata Rhoma kepada Tempo di sebuah hotel di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu, 28 Desember 2013.

Sebenarnya, kata Rhoma, pada malam pergantian tahun itu dia dan Soneta, grup musiknya, sudah deal dengan panitia lain. Namun, karena yang mengajak Gubernur DKI Jakarta, Rhoma memutuskan memenuhi permintaan Jokowi dan membatalkan tampil di tempat lain. "Bisa dialihkan, tak masalah," ujar Rhoma.

Namun, Rhoma meminta duetnya dengan Jokowi di atas panggung tidak ditafsirkan secara politis, meskipun ia mengakui pernah mengatakan tidak keberatan bila dalam pemilihan presiden mendatang dipasangkan dengan bekas Wali Kota Surakarta tersebut. 

"Saat mengatakan itu, konteksnya saya menjawab pertanyaan mahasiswa," ujar dia.
Waktu itu, ujar Rhoma, ia sedang mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta. Seorang mahasiswa bertanya, bagaimana seandainya dia berpasangan dengan Jokowi dalam pemilihan Presiden 2014? "Saya menjawab, dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin," kata Rhoma.

Read More

Prabowo Tak Layak Jadi Capres?

Meskipun memiliki pengikut fanatik, ternyata bukan berarti Prabowo lantas akan mudah melenggang sebagai Capres pada pemilihan presiden 2014 nanti. Ada sebuah penelitian yang ternyata menjadikan Prabowo sebagai pihak yang ditolak pencalonannya. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh sepak terjangnya di masa orde baru yang lama. Salah satu yang paling santer mengenai dirinya adalah: kasus penculikan mahasiswa (yang sampai saat ini belum ada bukti nyata di pengadilan).

Lalu, apakah lantas Prabowo memang tak layak menjadi Capres? Mari kita simak berita yang dilansir oleh tempo online ini.

Penolakan Prabowo sebagai Capres Tinggi

Oleh: Amri Mahbub

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menyebutkan Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, merupakan tokoh yang mendapatkan persentase penolakan tertinggi sebagai calon presiden 2014. "Dia mendapatkan angka 20 persen dari 61 pakaratau opinions leader yang bergerak di bidangnya,"

Pasalnya, menurut survei tersebut, Prabowo dianggap tidak memiliki integritas moral dan kompetensi yang baik. Dirinya pasti akan selalu dikaitkan dengan kejadian-kejadian masa lalu yang pernah dilakukannya. Selain itu, Prabowo juga dianggap tidak impresif antara pencitraan dan eksekusi di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gungun Heryanto, berpendapat alasan tersebut masuk. Pasalnya, Prabowo tidak optimal dalam mencitrakan dirinya. "Meski ekonomi kerakyatan yang diusungnya menyentuh, tapi dia kurang konsisten dalam melaksanakannya," kata dia.

Selain Prabowo, nama Rhoma Irama dan Aburizal Bakrie juga merupakan tokoh yang banyak ditolak sebagai capres. Keduanya mendapat angka 18 persen. Di bawah mereka ada nama Megawati yang berada pada level 7 persen. Nama Prabowo Edi dan Wiranto pun 'ditolak' pada angka persentase 3 persen. Jumlah 31 persen sisanya memilih nama-nama lainnya.

Nama-nama tersebut muncul dari pertanyaan terbuka tentang survei 'Mencari Lawan Jokowi'. Survei tersebut juga menghasilkan lima nama tokoh alternatif yang mungkin bisa menjadi 'lawan' Joko Widodo di bursa calon presiden 2014. Yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama, Anies Baswedan, CEO Trans Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

Read More

Catatan 2013 Tentang Pemilu

Tahun 2014 yang menjadi tahun politik, memang membuat persaingan di tahun 2013 ini menjadi 'gila'! Ada banyak kasus korupsi yang kemudian menjerat kader berbagai partai. Dari PDIP, Golkar, PKS, Dan tentu saja, Demokrat. Hal ini ternyata sangat mempengaruhi peta kekuatan partai pemilu menjelang acara akbar ini. Mungkin saja, gara-gara kejadian ini, peta persaingan di pemilihan presiden 2014 pun akan berubah. Mari kita simak laporan khas dari berita satu berikut:

Tahun Terakhir Sebelum Pemilu, Peta Berubah

Tahun 2013 adalah era penuh ujian bagi partai-partai politik besar akibat ulah para petingginya sendiri, sehingga banyak mengubah konstelasi atau peta kekuatan mereka menjelang saat paling krusial pemilihan umum (Pemilu) yang tinggal hitungan bulan saja. Meski pemilu ke depan ini persiapannya tak semarak tahun-tahun sebelumnya, namun tetap saja perhatian mayoritas rakyat Indonesia akan banyak tertuju pada perhelatan politik itu.
Yang paling menarik dari pemilu tahun depan adalah sifatnya yang sangat unpredictable, tidak seperti pemiliu-pemilu sebelumnya. Partai-partai besar yang sekarang mendominasi panggung politik nasional tidak lagi secara otomatis difavoritkan, karena berbagai skandal korupsi high profile yang mencoreng reputasi.
Para calon presiden berumur yang dulu terhalang langkahnya oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sekarang harus berhadapan dengan idola baru: Jokowi yang memenangi pilgub Jakarta dengan KTP Solo.
Untuk mengukur kekuatan peserta pemilu, tampaknya masyarakat Indonesia tak punya pilihan selain berkaca pada berbagai survei yang banyak dipublikasikan ke ranah publik. Salah satunya yang menonjol adalah survei dari Indobarometer.
Gerindra Diprediksi Bangkit
Seperti disampaikan oleh M.Qodari, dari Indobarometer, dari berbagai hasil survei sejauh ini, tampaknya pemilu 2014 akan menghasilkan tiga atau empat partai besar yang mendapat suara di atas 10 persen. Keempat partai itu adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.
Mengapa Gerindra tetap harus dianggap? Menurut Qodari, itu karena selama ini trennya konsisten di atas pemilu 2009. Partai Demokrat, walau trennya turun dari raihan pemilu 2009, bagaimanapun dia adalah partai berkuasa.
Menurut dia, dari semua parpol, ada dua parpol yang layak dikedepankan menjadi dua partai terbesar, entah karena kekuataan basis maupun kekuatan figurnya, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Bisa dikatakan bahwa kedua partai itu masing-masing akan bisa mengajukan calon presiden sendiri di pilpres 2014.
Yang menarik, bila Golkar terlihat firm dengan Aburizal Bakrie sebagai capresnya, khusus untuk PDI Perjuangan, akan ada satu fase lagi yang harus dihadapi yakni penentuan figur yang akan diusung sebagai calon presiden.
Dari PDIP, kata Qodari, ada diskusi hangat tentang pilihan yang sejauh ini mengerucut pada dua nama: Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo. Ada kelompok yang menginginkan Megawati maju kembali dan ada yang ingin Jokowi.
Jokowi dipertimbangkan karena sejumlah alasan di antaranya elektabilitasnya yang tinggi. Namun apapun pertimbangan kelompok yang mendukung Jokowi, keputusan ada di tangan Megawati yang menjadi Ketua Umum PDIP sekaligus orang yang diberi mandat oleh PDIP untuk memutus nama calon presiden.
Bila merunut pada hasil survei Indobarometer, Jokowi sebagai capres PDIP akan selalu memenangkan pertarungan di pilpres mendatang melawan sosok bakal capres partai lainnya. Sebaliknya, Megawati akan cenderung kalah bila maju sebagai capres.
“Bahkan di kalangan pemilih PDIP sendiri, prosentase pemilih Jokowi lebih solid daripada Megawati. Jika yang jadi capres adalah Jokowi maka 76,8 persen pemilih PDIP memilih Jokowi. Sementara Megawati hanya 46,4 persen,” jelas Qodari.
Momentum di Tangan PDIP
Pendapat senada ditegaskan Pengamat Politik dari Charta Politika, Arya Fernandez. Dia meyakini bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang berpotensi memenangi pemilu 2014.
"Syaratnya tidak terjadi konflik di lingkaran elite partai dan mesin partai terus bekerja untuk pemilu," kata Arya.
Bagi Arya, apabila PDI Perjuangan berani menyatakan Jokowi sebagai capres sejak dini, itu pasti akan membantu proses pemenangan partai berlambang banteng itu di pemilu legislatif. Sayangnya, menurut dia, Megawati sebagai ketua umum belum 100% yakin akan mencalonkan Jokowi.
"Opsi Megawati kembali maju sebagai capres masih terbuka," kata dia.
"Mega sadar Jokowi punya insentif kenaikan suara partai tetapi Mega belum ikhlas memberikan tiket ke Jokowi. Makanya untuk tetap bisa memanfaatkan figur Jokowi, Mega mengulur waktu penetapan capres."

Dia meyakini, hasil yang akan diperoleh PDI Perjuangan di Pileg 2014 tentu akan berbeda bila segera menegaskan posisi Jokowi sebagai capres atau tidak. Karena jelas bahwa elektabilitas Jokowi jauh lebih tinggi dibanding Mega, dan Jokowi juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan publik ketika memilih PDIP.
Apabila PDIP tetap memaksakan Megawati maju sebagai capres, kata dia, maka Gerindra dan Prabowo Subianto-lah yang akan mendapatkan insentif suara.
"Prabowo sangat berpeluang menjadi presiden bila PDIP memajukan Mega," imbuhnya.
"Sementara Golkar takkan terpengaruh atas nominasi Megawati itu. Suara Golkar tidak akan bergerak banyak pada kisaran 12-15 persen. Jualan Golkar dalam kampanye tidak banyak yang berhasil memikat pemilih."
Terlepas dari itu semua, Arya mendorong PDIP agar berani bekerja memenangkan partai dengan mengeluarkan kampanye-kampanye kreatif. PDI Perjuangan pun disarankannya tidak usah terlalu bersikap frontal terhadap pemerintah.
"Cukup membuat kebijakan-kebijakan yang populis yang menarik perhatian masyarakat," kata Arya.
"Satu cara yang bagus yang bisa dilakukan PDIP adalah merebut kembali basis-basis PDIP di 1999 lalu."
Persiapan Pemilu, MK Jadi Titik Lemah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah bekerja maksimal bersama dengan Pemerintah untuk menyiapkan para anggiota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berusia cukup muda dengan trek rekor yang cukup menjanjikan. Itu masih ditambah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dipimpin oleh Jimly Asshidiqie, yang dalam arti tertentu, kerap dianggap ’tegas’ dalam mengambil keputusan terhadap penyelenggara pemilu yang dianggap menyalahi aturan.
Di luar itu, DPR bersama dengan Pemerintah juga aktif mengambil peran membuat aturan perundang-undangan terkait pemilu 2014 dan Pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Terakhir, kesepakatan sudah diambil terkait RUU Pilpres yang diendapkan dengan tujuan memakai kembali UU Pilpres yang dahulu dipakai di Pemilu 2009.
Karena itulah Ray Rangkuti dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia berani menyatakan bahwa sebenarnya persiapan pelaksanaan pemilu 2014 pada dasarnya berlangsung cukup baik dan siap.
”Ada KPU dan bahkan kini ada DKPP. Selain itu ada juga Bawaslu yang kewenangannya juga bertambah,” kata Ray di Jakarta, Kamis (26/12).
Kalaupun ada yang perlu dicemaskan terkait hal itu adalah terkait Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga itu adalah yang bertanggung jawab memutus bila ada sengketa terkait hasil pemilu dan pemilukada.
Tentu semua masih ingat kejadian beberapa bulan lalu dimana Akil Muchtar, seorang mantan Politisi Golkar yang menjabat sebagai Ketua MK, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dugaan menerima suap. Menurut Ray, hal itu tentu akan memunculkan kesan negatif atas independensi serta keadilan dalam setiap putusan MK, terlepas dari benar tidaknya dugaan KPK atas Akil.

Masalah ditambah lagi dengan dinonaktifkannya tiga hakim di luar Akil, yang telah terlebih dahulu dinonaktifkan karena kasusnya itu. Dengan demikian, dari 10 jumlah hakim MK yang biasanya bertugas, tinggallah enam hakim lagi yang bertugas. Sementara MK bisa bertugas bila ada minimal 7 hakim MK yang bekerja.
Semakin rawan karena pemilihan hakim MK baru membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan ke depan, sementara Pemilu akan berlangsung empat bulan lagi.
”Ini memang rawan sekali,” ujarnya.
Walau demikian, Ray bisa menyatakan bahwa sebenarnya dari sisi aturan dan kesiapan kelembagaan dari masing-masing lembaga itu masih bisa dikejar. Yang kemudian menjadi semakin penting untuk diperhatikan adalah kemampuan dari masing-masing personil yang ada di lembaga-lembaga itu dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
Sebagai contoh, para anggota KPU sudah berulang kali mendapatkan teguran dari DKPP terkait kinerja dan keputusan mereka yang keliru dalam beberapa proses pelaksanaan pemilu. Dari proses verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu, hingga belakangan terkait kerjasama KPU dengan Lembaga Sandi Negara yang akhirnya dibatalkan.
Pada konsistensi atau tidaknya pelaksanaan butir-butir tugas mereka itulah adanya kemungkinan tindakan curang oleh parpol tertentu, atau oleh oknum penyelenggara pemilu, kata Ray.
”Melihat kinerja pelaksana dan pengawas yang lemah, ada kemungkinan munculnya kecurangan. Inilah tantangan yang kita hadapi untuk pemilu 2014 ini,” tandas Ray.
”Bagaimanapun, pada titik itulah mata seluruh rakyat Indonesia, atau siapapun pihak yang berkepentingan terhadap pemilu jujur dan adil di Indonesia, harus diarahkan.”

Read More

Alasan Elektabilitas Jokowi Bisa Tinggi

Sebagai sosok yang belum jelas diusung partainya untuk menjadi capres, nama Jokowi terbilang fenomenal. Hampir semua survey menempatkan dirinya sebagai calon presiden yang paling kuat di tahun 2014 ini. Hal ini tentu membuat orang bertanya-tanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang pria kurus asal Solo ini mendadak menjadi orang paling diidolakan di Indonesia? APa yang membuatnya layak menjadi pemenang pemilihan presiden 2014 nanti? Ternyata, vivanews sudah menulis berita yang mungkin bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas.

Survei: Pemilih Pemula Pilih Jokowi Karena Media Darling

Oleh: Suryanta Bakti Susila, Daru Waskita

VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Joko "Jokowi" Widodo kembali menancapkan dominasinya dalam survei elektabilitas calon presiden. Survei Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang dirilis hari ini, Kamis 26 Desember 2013,  menunjukkan itu.

Jokowi meraup dukungan 57% responden survei yang melibatkan 900 pelajar berusia 17 tahun ke atas dari 42 Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta itu. Sri Sultan Hamengku Buwono X berada di posisi kedua dengan 8,9% disusul Prabowo Subianto sebesar 6,3% dan Aburizal Bakrie sebanyak 5,1%. 

Nama lain yang sudah sering keluar dalam bursa di media seperti Megawati Sukarnoputri, Surya Paloh, Dahlan Iskan memperoleh elektabilitas di bawah 4 persen.

“Pemilih pemula di Yogyakarta ini menjatuhkan hati terhadap sosok Jokowi tidak lepas dari sosok Jokowi yang kini menjadi “media darling” sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Solo ini mendapat hati di media,” kata Ketua Tim Riset Ilmu Pemerintahan, UMY Ridho Al-Hamdi di Yogyakarta.

Dijelaskannya, survei itu menggunakan metode purposive sampling melibatkan 900 pelajar dengan usia 17 tahun ke atas dari 42 SMA yang di DIY dengan margin of error sebesar 10%. Sebanyak 83,4% responden menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum presiden 2014 mendatang.

Survei itu juga memotret tentang Indek Kepercayaan Pemilih Pemula (IKKP) terhadap lembaga negara yang berskala nasional baik pemerintah maupun swasta menunjukkan IKKP tertinggi hanya tertuju kepada KPK dan Indek terendah ditujukan kepada dua lembaga yaitu DPR dan partai politik.

“Kenapa IKKP kepada kedua lembaga tersebut sangat rendah karena banyak korupsi yang terjadi di DPR baik yang melibatkan anggota DPR yang masih muda hingga yang sudah senior," katanya.

Menurut Ridho, skandal seks yang terungkap dan dilakukan oleh sesama anggota DPR maupun dengan orang diluar anggota DPR juga memengaruhi. "Banyak juga partai yang terjadi konflik didalam tubuhnya sendiri seperti PKB, Demokrat dan beberapa partai lainnya,” ujarnya.

Sementara riset sumber informasi yang diperoleh oleh pemilih pemula tentang pemilu berasal dari televisi sebanyak 809 responden, media cetak sebanyak 440 responden menyusul internet sebanyak 391 responden, keluarga 386 responden, radio sebanyak 157 responden dan tokoh politik sebanyak 94 responden.

“Karena televisi dan media cetak paling banyak dipilih oleh responden memberikan informasi tentang pemilu maka diharapkan benar-benar memberikan informasi yang akurat, berimbang dan edukatif agar generasi muda memiliki pemahaman yang positif tentang demokrasi,” ujarnya.

Dari hasil riset yang dilakukan oleh Ilmu Pemerintahan UMY, Ridho Al-Hamdi ada beberapa masukan kepada seluruh pemegang kebijakan dalam pemilu seperti KPU, Bawaslu dan lembaga independen termasuk partai polik untuk bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada generasi muda.

“Hal yang sama juga berlaku untuk pihak sekolah agar memberikan pendidikan kewarganegaraan yang tepat kepada para pelajar agar mereka dapat menjadi warga negara yang nbaik dan positif terhadap segala hal,” ujarnya.

Read More

Anda Ingin Menjual Suara Anda di Pemilu 2014 Mendatang?

Ya, apakah anda ingin menjual suara anda pada pemilu 2014 mendatang? Karena jika iya, anda harus pikirkan lagi. Jika anda selama ini berteriak-teriak menantang korupsi, maka sudah sepantasnya anda tidak menjual suara anda di pemilu 2014 apalagi di pemilihan presiden 2014 nantinya. Mengapa? Simpel, karena kegiatan itu adalah kegiatan yang haram dan terlarang secara hukum. Maka, jika anda menjual (atau membeli) suara anda di dalam pemilu, anda telah melanggar aturan agama dan hukum positif di Indonesia. Anda mau? Tentu tidak mau bukan? Simak berita yang kami sadur dari oke zone ini.

Pemilih Harus Tahu, Haram Jual Beli Suara dalam Pemilu!

Oleh: Awaluddin

JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan toleransi pemilih terhadap politik uang cukup tinggi. Menurut Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat masih mau menerima uang, yakni masyarakat Indonesia belum sejahtera.

"Jumlah kemiskinan masih relatif tinggi yaitu 28,07 juta, Maret 2013 dan pengangguran juga demikian 7,17 juta, Februari 2013," ujar Siti Zuhro kepada Okezone, Senin (23/12/2013).

Selain itu, kata dia, partai politik tidak melakukan pendidikan politik yang memadai. "Demokrasi masih dimaknai sebagai aktivitas yang berkaitan dengan uang saja," tuturnya.

Pemilu, lanjut dia, dianggap saatnya politisi menebar uang ke daerah-daerah pemilih. "Pemilu belum berkorelasi positif terhadap munculnya pemimpin, dan anggota dewan yang amanah, sehingga keberpihakan pemimpin dan para anggota dewan bukan ke rakyat," lanjutnya.

Namun, kata dia, masyarakat menyaksikan betapa minimnya teladan yang ditunjukkan oleh para elit yang membuat rakyat makin skeptis dan tak percaya lagi. "Akibatnya hubungan antara pemimpin, dan yang dipinpin sangat pragmatis," jelas dia.

Untuk itu, Siti meminta agar membangun komunitas-komunitas yang tercerahkan melalui keterlibatan atau peran penting ormas, LSM, dan media.

"Kita dorong para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan para elite untuk menyerukan dan mendeklarasikan 'haram hukumnya jual beli suara dalam pemilu'," tegasnya.

Read More

Demokrat Merasa Dikhianati Koalisi

Pada masa pembentukan setgab koalisi di tahun 2010 lalu, banyak pihak yang merasa Demokrat akan menjadi pemegang kekuasaan tunggal tanpa saingan di parlemen. Namun, dalam perjalanannya, ternyata koalisi tidak selalu berpihak pada Partai Demokrat. Dalam berbagai kesempatan, Demokrat justru menjadi fraksi minoritas dalam pengambilan keputusan. Termasuk, yang paling baru adalah pada perpanjangan masa kerja timwas Century. Akhirnya, melalui media oke zone, Demokrat mengungkapkan perasaannya yang merasa dikhianati oleh koalisi. Sebesar apa pengaruh peristiwa ini untuk pemilihan presiden 2014 besok? Kita tunggu saja.

Demokrat: Koalisi Khianati SBY

Oleh: Tegar Arief Fadly

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat menuding adanya penghianatan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilakukan oleh partai politik anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi.

Hal itu dapat dilihat dari adanya perbedaan dari anggota koalisi terhadap perpanjangan masa kerja Timwas Century dan Perppu MK dalam sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu.

"Saat ini Pak SBY sering dikhianati. Kami ingin koalisi yang tulus, beretika, dan konstruktif," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Teuku Riefky Harsya di Senayan, Jakarta, Kamis (26/12/2013).

Peristiwa ini, kata Riefky, akan dijadikan pelajaran oleh partainya agar ke depan bisa menciptakan koalisi yang satu suara, tanpa ada perselisihan terutama dalam parlemen.

"Ini pengalaman besar, catatan yang bagus untuk kami, dan semua partai," tegas anggota Komisi VII DPR itu.

Dalam voting yang dilakukan saat Paripurna itu, tercatat 157 orang yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP menolak memperpanjang masa kerja Timwas.

Sedangkan fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Hanura yang total berjumlah 248 sepakat memperpanjang masa kerja Timwas.

Di antara 560 anggota dewan, tercatat hanya 405 legislator yang mengikuti voting terkait Timwas Century ini. Dengan demikian, DPR sepakat untuk memperpanjang masa Timwas, dan keputusan ini langsung disahkan.

Sementara untuk Perppu MK, Fraksi PKS dan beberapa anggota Fraksi PPP menolak diusulkannya Perppu penyelamat MK itu.

Read More

Siapakah Capres PKS?

Meskipun menurut berbagai lembaga survey, elektabilitas PKS terus menurun, namun proses pemilihan capres PKS masih cukup seru untuk disimak. Nama besar PKS sebagai partai berbasis islam terbesar di Indonesia saat ini, membuat banyak tokoh islam diyakini cukup berambisi untuk menjadi capres dari PKS. Meskipun, dari pihak PKS sendiri sudah mewanti-wanti kepada para calonnya untuk siap menjadi cawapres (bukan capres), namun tetap saja misteri ini menarik untuk disimak kelanjutannya. Seberapa besarkah pengaruh capres dari PKS dalam proses pemilihan presiden 2014 nanti? Kapan Capres PKS akan diumumkan? Simak di berita yang dilansir oleh oke zone ini.

Capres PKS Ditentukan Akhir Januari

Oleh: Oris Riswan

BANDUNG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Pemilihan Raya (Pemira) untuk menjaring capres-cawapres yang akan bertarung pada Pemilu 2014. Setidaknya suda 22 nama yang disodorkan.

Tiga dari 22 nama itu menempati urutan teratas hasil Pemira yakni Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, dan Ahmad Heryawan.

Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, mengatakan pihaknya bakal segera mengumumkan hasil Pemira. "Akhir Januari insya Allah (diumukan). Mohon doanya," kata Hilmi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/12/2013).

Soal siapa yang akan diusung nantinya, Hilmi belum bisa memberikan bocoran. Alasannya, masalah ini masih dibahas lebih dulu di Majelis Syuro PKS. "Yang memutuskan nanti Majelis Syuro," ungkapnya.

Soal teka-teki siapa yang akan diusung menjadi capres PKS, Hilmi belum bisa menjawab. Ia mengatakan menyerahkan sepenuhnya hal itu pada rapat Majelis Syuro. "Enggak tahu, nanti dimusyawarahkan di Majelis Syuro," ucapnya.

Read More

TVRI Jadi Korban Pemilu 2014?

Pemilu 2014 yang semakin dekat, membuat banyak prasangka bermunculan. Banyak isu-isu yang kemudian dikaitkan dengan kecurigaan mengenai pemilu itu. Tidak terkecuali pada kasus terancamnya TVRI untuk berhenti beroperasi pada Januari mendatang. Hal ini terkait anggaran dana yang belum turun dari DPR. Hal ini, ternyata dianggap beberapa pihak karena terpengaruh oleh faktor pemilu 2014, bahkan juga pemilihan presiden 2014. Bagaimana kabar selengkapnya? Silahkan lihat dalam berita yang dilansir oleh Republika On Line ini.

TVRI Dibuat Tak Siaran karena Pemilu 2014?

Oleh: Muhammad Akbar Wijaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR, Max Sopacua mengecam pembintangan anggaran untuk operasional TVRI. "Ada orang yang tidak ingin TVRI terlibat Pemilu 2014," kata politikus Partai demokrat tersebut, Jumat (26/12).

Keengganan Komisi I DPR mencairkan anggaran untuk TVRI dinilai Max sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap sejarah perjalanan TVRI. Dia menengarai ada upaya dari sejumlah pihak untuk tidak melibatkan TVRI dalam hajat besar demokrasi Indonesia 2014.

Saat ini, lanjut dia, mengatakan Komisi I sudah menyampaikan pembintangan anggaran untuk TVRI ke pimpinan DPR yang membawahi Komisi I yaitu Priyo Budi Santoso. Priyo juga sudah meneruskan surat tersebut ke Kementerian Keuangan. "Saya tidak setuju kebetulan saya tidak hadir rapat," kata Max yang dulu juga menjadi penyiar TVRI tersebut.

Read More

Laporan Dana Kampanye PAN

Menjelang deadline pelaporan dana kampanye, partai politik berbondong-bondong untuk melaporkan dana kampanyenya. Dan tentu saja, kebanyakan angka yang keluar adalah angka yang fantastis. Termasuk salah satunya dari Partai Amanat Nasional atau PAN, yang menyiapkan dana besar untuk pemilu 2014 mendatang. Hal ini menunjukan keseriusan PAN untuk terlibat dalam pemilihan presiden 2014 di bulan Juni nanti.

Berapa biaya yang disiapkan oleh PAN? Simak berita yang dilansir oleh kompas.com ini.

Dana Kampanye PAN Capai Rp 86 Miliar

Oleh: Deytri Robekka Aritonang

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat tertunda karena libur natal, Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya menyerahkan penerimaan dana kampanye pemilunya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (27/12/2013). Baru laporan awal, jumlah dana kampanye PAN mencapai Rp 86 miliar.

"Kami melaporkan dana kampanye sesuai Peraturan KPU (PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Dana Kampanye), yaitu dari badan usaha, perorangan dan calon anggota legislatif (caleg). Totalnya Rp 86 miliar," ujar Bendahara Umum DPP PAN Jon Erizal sebelum menyerahkan laporannya di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan, dari 560 orang caleg dari partainya, baru 97 persen yang melaporkan dana awal kampanyenya. Dia menuturkan, sisanya yang tiga persen tidak melanjutkan pencalonan karena meninggal, terpilih sebagai kepala daerah, dan ada yang sedang berada di luar negeri.

"Saya yakin, dari tiga persen itu 15 atau 20 orang masih bisa menyusul, laporannya," kata Jon.

KPU menetapkan tenggat pelaporan penerimaan dana kampanye partai politik peserta pemilu paling lambat Jumat (27/12/2013) ini. Hingga berita ini dilaporkan, baru PAN dan Partai Nasdem yang telah menyampaikan laporannya. Jumlah penerimaan dana kampanye Partai Nasdem adalah Rp 41 miliar.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengtakan, pelaporan parpol pada 27 Desember adalah bukan laporan awal dana kampanye tetapi laporan penerimaan dana kampanye. Proses laporan selanjutnya 2 Maret 2014 baru menyoal laporan penggunaan dana kampanye.

Read More

Kampanye Ala Anies Baswedan

Peserta Konvensi Demokrat semakin gencar saja menunjukan usahanya untuk tampil di masyarakat. Setelah Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan banyak bermunculan di media akhir-akhir ini. Terutama untuk yang nama kedua, dimana dia sudah cukup berhasil menghebohkan media sosial Indonesia lewat iklannya yang begitu banyak.

Sekarang, Anies Baswedan justru yang tampil dengan model kampanyenya yang unik. Setelah kemarin sempat muncul dengan pernyataan kontroversialnya yang mengatakan bahwa blusukan adalah pencitraan. Kini Anies muncul dengan cara kampanyenya yang unik. Penasaran? Lihat saja di berita yang dilansir oleh kompas.com ini.

Sepertinya, persaingan menuju pemilihan presiden 2014 semakin menarik.

Hotel Berjalan dan Cara Anies Baswedan Berjumpa Rakyat

Oleh: Sabrina Asril

KOMPAS.com – Dua unit bus karavan rombongan peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, melaju cukup kencang di jalur Nagrek, Sabtu (21/12/2013) malam. Bus ini tengah membawa Anies beserta rombongan relawan dan wartawan bertolak dari Bandung menuju destinasi selanjutnya, Tasikmalaya.

Di tengah perjalanan, hujan deras mengguyur kawasan itu. Anies ketika itu tengah melakukan sesi wawancara dengan wartawan di dalam bus khusus wartawan dan relawan. Sesi wawancara dimulai dengan cerita Anies soal kakeknya, AR Baswedan yang merupakan pejuang kemerdekaan.

Setelah itu, wartawan satu per satu mulai bertanya soal perjalanannya kali ini yang menggunakan jalur darat, menjelejajahi Pulau Jawa sejauh 3.000 kilometer. Dari tempat-tempat yang direncanakan akan dikunjungi Anies, terlihat bahwa Anies tengah mendekatkan diri dengan kalangan pesantren yang selama ini menjadi basis massa Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini cukup mengejutkan lantaran Anies bukanlah tokoh NU. Kini, sudah ada dua tokoh dari NU yang hendak mengincar kursi RI 1 yakni Ali Masykur Musa yang bersama Anies maju dalam konvensi, dan Mahfud MD yang sudah mengklaim mendapat dukungan kyai-kyai NU dan juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Anies menjawab, dia hanya berusaha mendekati semua kalangan. Yang terpenting, katanya, pesan kampanye “turun tangan” bisa disebarkan ke semua kalangan, termasuk kalangan santri yang juga para pemuda.

"Dari dulu memang saya seringnya bekerja dengan pemuda. Maka, ini konsisten saya jalankan sekarang. Tidak mungkin saya mengubah gaya saya, yang bukan jati diri saya sebenarnya," kata Rektor Universitas Paramadina ini. Dengan menyebarkan ide gerakan turun tangan ke berbagai kalangan, Anies yakin akan timbul sebuah gerakan besar untuk bersama-sama menyelesaikan masalah bangsa.

Ketika obrolan mulai hangat, kondisi jalan buruk membuat bus terus berguncang.

Apalagi, jalur Nagrek berkelok-kelok. “Ya beginilah kalau naik bus, terasa sekali infrastrukturnya tidak bagus,” ucap Anies.

Wawancara terus berlangsung. Namun, satu per satu wartawan terlihat mulai “mabuk”. Beberapa di antaranya memilih menengadahkan kepala ke atas, ada pula yang langsung mengoleskan minyak kayu putih di tubuhnya. Satu dua orang mulai silih berganti memasuki toilet dengan muka pucat. Anies yang masih bugar saat itu, mulai melihat kondisi sudah tak kondusif lagi untuk berbincang-bincang.

Apalagi, dua fotografer yang dibawa Anies juga terlihat mulai kepayahan. Jika pertama, mereka berdiri tegap, akibat jalanan yang berliku, kedua fotografer itu pun duduk dengan tampang kuyu.

“Sudah mulai mabuk ya?” tanya Anies yang dijawab anggukan seisi bus.

Anies memutuskan untuk diam, dan membalas pesan singkat yang masuk ke telepon selulernya. Tak lama kemudian, Anies pun terlihat pusing. “Terasa betul kalau sambil menulis,” ujarnya sambil merebahkan kepala di sofa dalam bus. Setelah berdialog di Cipasung, Anies beserta rombongan melanjutkan perjalanan.

Hambatan rupanya tak segera hilang. Bencana banjir melanda jalur yang akan dilewati rombongan. Akibatnya, bus terpaksa harus memutar ke jalur lain yang lebih jauh. Hal ini membuat beberapa titik yang rencananya akan didatangi Anies dibatalkan.

Hotel berjalan
Gaya blusukan Anies tidak mengenal hotel atau pun wisma penginapan. Selama enam hari lima malam perjalanan berkeliling Jawa, tidak sekali pun bus berhenti di hotel. Sebagian waktu bermalam dihabiskan di dalam bus karavan.

Bus karavan ini bisa dibilang sebagai hotel berjalan sepanjang perjalanan. Bus yang mengantarkan Anies beserta rombongan ini juga cukup mewah. Di dalamnya terdapat dua buah sofa, satu buah kursi pijat, dua tempat tidur model bunk bed, dan satu set meja dan kursi untuk membaca atau makan. Bus ini juga dilengkapi dengan alat pemutar DVD. Namun, fasilitas mewah ini tetap saja terasa kurang mana kala satu unit bus disesaki sampai 20 orang.

Malam hari, tidak ada ruang kosong tersisa, semua dipakai untuk tidur wartawan dan relawan. Kolong sofa, hingga area depan toilet pun menjadi pilihan sebagai tempat tidur dadakan. Demikian pula dengan bus karavan yang ditumpangi Anies. Anies kerap tidur di kursi, sementara kamar tidur di dalamnya dipakai istri dan keempat anaknya yang turut dalam perjalanan kali ini.

Memasuki pagi hari, bus biasanya berhenti di rest area untuk sarapan dan memberikan waktu kepada rombongan untuk mandi. Anies tak berusaha tampil eksklusif. Mau tidak mau, dia harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dia dan anak-anaknya ikut mengantri di toilet umum bersama warga lain yang juga tengah menempuh perjalanan jauh. Hal ini terus terjadi di hari-hari berikutnya.

Warga pun tak ada yang mengenalnya. Mereka hanya terheran dengan pria yang sedang mengantri memiliki wajah yang mirip dengan stiker besar yang ditempel di badan bus.

Tidak kapok

Meski kerap menemui hambatan di perjalan dan mendapat fasilitas seadanya, Anies mengaku tak kapok mengulangi kembali perjalanan jalur daratnya ke tempat-tempat lain di luar jawa. Menurutnya, dengan berkeliling pakai jalur darat, membuat dia dengan masyarakat yang akan didatangi lebih dekat.

Bahkan, Anies sempat dicegat seorang warga yang baru saja membaca artikel tentang ibunda Anies, Aliyah Rajasa di sebuah koran. Ketika itu, bus Anies tengah melintas di Kediri saat hendak menuju makam Bung Karno di Blitar. Bapak yang diketahui bernama Djoko Sunarno itu pun berteriak dan melambaikan tangan. Anies menggubrisnya dengan turun dari bus, dan menghampiri pria setengah baya itu di pagar rumahnya.

Cara seperti ini, sebut Anies, lebih mengesankan dibandingkan berkampanye dari satu titik ke titik lainnya menggunakan pesawat terbang. “Kita tidak akan pernah tahu buruknya fasilitas, kendala-kendala lain yang dirasakan masyarakat. Dalam perjalanan ini, saya banyak melihat dan memperhatikan, dan juga merasakan,” katanya.

Kampanye dengan cara seperti ini, ucap Anies, akan terus diterapkannya ke wilayah lain. “Semakin sederhana transportasi yang kita pakai, maka kita akan semakin mendekati pada realitas yang ada di masyarakat. Rencananya saya akan pakai cara ini ke wilayah lain. Misalkan, ke Indonesia Timur pakai kapal laut, atau di Kalimantan pakai moda transportasi sungai,” imbuh Rektor Paramadina ini.

Read More

Sebentar Lagi Deadline Laporan Dana Kampanye, KPU Tetap Libur

Deadline pelaporan dana kampanye memang cukup mepet dengan jadwal liburan akhir tahun. Hal ini mau tak mau menciptakan polemik di kalangan KPU. Dengan petugas yang masih manusia biasa, KPU tentu harus membuat sebuah keputusan sulit, antara tetap buka di tanggal merah, atau tutup seperti institusi lainnya. Akhirnya opsi pertama yang dipilih. Dan tentu saja, hal itu menimbulkan pro dan kontra. Termasuk seperti kritik yang muncul dan diberitakan oleh kompas.com ini. Kira-kira, sebesar apa pengaruh kejadian ini terhadap pemilihan presiden 2014 mendatang?

Jelang "Deadline" Pelaporan Dana Kampanye Libur, KPU Dikritik

Oleh: Rahmat Fiansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Afif Afifuddin mengkritik para pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang libur cuti bersama sehari menjelang batas akhir penyerahan laporan dana kampanye tanggal 27 Desember 2013.

"Sehari jelang batas akhir penyerahan laporan dana kampanye, KPU malah libur dan tak ada petugas yang menerima partai politik yang akan menyerahkan laporan dana kampanye," katanya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (26/12/2013).

Menurut Afif, KPU Pusat seharusnya menugaskan beberapa petugas, terutama help desk dana kampanye untuk tetap berjaga. Dengan demikian, partai politik yang hendak menyerahkan laporan dana kampanye bisa terakomodasi.

Berdasarkan catatan JPPR, ia mengatakan sampai saat ini, baru satu partai politik di tingkat nasional yang sudah menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPU. Ia pun meminta KPU untuk memperingatkan seluruh partai politik agar melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye. Bila perlu, kata dia, memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak melaporkannya.

Selain itu, ia juga meminta KPU dan partai politik untuk memublikasikan laporan dana kampanye kepada masyarakat melalui laman web masing-masing. Tak hanya itu, ia juga mendesak kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi tahapan pemilu ini, yang menurutnya sangat krusial.

Sebelumnya, hari ini Partai Amanat Nasional (PAN) mendatangi kantor KPU Pusat untuk menyerahkan laporan dana kampanyenya. Kendati demikian, para pegawai KPU sedang libur cuti bersama. Ia pun menyesalkan KPU yang tidak memberitahu partai politik perihal libur itu. Padahal, para pegawai KPU di tingkat kabupaten/kota tetap masuk.

"Tadi saya cek, KPU DKI (Jakarta) tetap buka," ujar Ketua DPP PAN, Didi Supriyanto.

Read More

Hasil Pertemuan SBY dan Prabowo

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentu banyak menarik minat publik. Meskipun jalannya pertemuan tidak akan pernah diketahui oleh publik, namun Prabowo memberikan beberapa poin tentang apa yang dibicarakan pada pertemuan itu. Banyak yang mengira bahwa ini merupakan konsolidasi politik menjelang pemilu dan tentunya pemilihan presiden 2014 mendatang. Tapi apakah benar demikian? Entahlah. Yang jelas, silahkan baca berita tentang keterangan dari Prabowo di berita yang kami sadur dari vivanews ini.

Prabowo: SBY Ingin Turun Panggung dengan Citra Baik

Oleh: Dwifantya Aquina, R. Jihad Akbar

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto di kantor presiden, Selasa 24 Desember 2013.

Usai pertemuan tersebut Prabowo mengatakan, SBY bercerita kepadanya bahwa dia ingin turun dari kursi presiden dengan citra yang baik. 

"Saya merasa besar hati karena saya melihat dan mendengar komitmen beliau, terhadap demokrasi, beliau katakan istilahnya ingin turun panggung dengan baik," ungkapnya.

Menurut Prabowo, hal tersebut akan dibuktikan SBY melalui komitmennya untuk melakukan serah terima jabatan, dengan siapa pun presidennya nanti, dalam suasana kerukunan.

"Jadi suasana tadi sangat produktif dan berguna bagi kepentingan semuanya," ujarnya.

Saat disinggung soal isu perkembangan politik terkini, Prabowo mengatakan, Presiden SBY mengimbau, pertarungan capres di panggung politik 2014 nanti harus dilakukan dengan suasana demokratis, adil dan tidak ada penyelewengan.

"Semua capres bersaing dengan baik dengan kekeluargaan. Dan beliau mengatakan nanti yang menentukan rakyat dan Tuhan Yang Maha Besar," katanya.

Read More

KPU: Januari Semua Orang Harus Membicarakan Pemilu

KPU memiliki ambisi besar untuk pemilu 2014 mendatang. Keinginan untuk menekan jumlah golongan putih (golput) atau orang-orang yang tidak memilih dalam pemilu 2014 nanti dalam jumlah seminimal mungkin, membuat KPU berupaya keras untuk mewujudkannya. Tugas berat sebenarnya, mengingat pada pemilu 2009 lalu, jumlah abstain lebih besar dibanding jumlah suara untuk Partai Demokrat, pemenang pemilu. Namun, tentu saja tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.

Tentu saja, kita berharap KPU akan memberikan usaha terbaiknya untuk mewujudkan Pileg dan pemilihan presiden 2014 yang sukses. Simak ulasan selengkapnya dari webtorial yang ada di vivanews ini.

KPU Ajak Multipihak Berpartisipasi dalam Menyukseskan Pemilu

Oleh: Ririn Aprillia

VIVAnews - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik, Selasa 12 November 2013) menerima kunjungan jajaran redaksi Trans Media Group. Dihadapan jajaran redaksi Trans Media Group, Husni mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu.

“Kita menginginkan Januari 2014 semua orang sudah bicara Pemilu. Karena itu, kami mengajak semua instansi baik pemerintah maupun swasta, termasuk media untuk bersama-sama menyosialisasikan Pemilu kepada masyarakat,” ujarnya. Hadir dalam pertemuan tersebut Pemred detik.com Arifin Ashydhad dan Pimpinan Trans TV Santa Suranggana.  

Menurut Husni para pemilih yang sudah terdaftar dalam pemilih tetap (DPT) tidak cukup dimotivasi oleh penyelenggara Pemilu untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) menggunakan hak pilihnya. “Butuh kerja sama multipihak, termasuk partai politik sebagai peserta Pemilu,” jelas Husni.

Dalam konteks penyelenggaraan tahapan Pemilu, kata Husni, sudah banyak kemajuan yang dicapai. Salah satunya dalam hal upaya KPU membangun daftar pemilih yang lebih akurat, komprehensif dan mutakhir. “Kita sudah mampu menyediakan daftar pemilih by name dan by address yang dapat diakses oleh publik secara online,”katanya.

Husni menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Pemilu bukan sekadar arena pelembagaan konflik dan sirkulasi kekuasaan secara damai. Tetapi Pemilu, kata Husni, harus dimaknai sebagai sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya dalam memilih para wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan.

“Pemahaman ini yang harus terus ditanamkan kepada para pemilih. Media memiliki peran besar dalam upaya membangun imej itu. Jika kesadaran ini terbangun dengan baik maka semangat masyarakat untuk datang ke TPS akan meningkat,”ujarnya.

Pemred detik.com Arifin Ashydhad mengatakan, media memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan Pemilu 2014. “Kami berkomitmen untuk membantu memberikan edukasi kepada pemilih. Bagaimana pun, para pemilih perlu diberi pengertian apa saja tahapan-tahapan Pemilu yang sudah dikerjakan KPU,”tutupnya.

Read More

Demokrasi Prosedural yang Gagal

Selama ini, Indonesia selalu bangga dengan statusnya sebagai negara demokrasi. Namun, pertanyaan singkat, sudahkah demokrasi Indonesia berjalan dengan ideal? Jawabannya tentu berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang ideologis mana kita melihatnya. Namun, jika kita runut lebih dalam, pastilah sebagian besar jawabannya adalah: Demokrasi Indonesia sama sekali belum ideal.

Bahkan, pemilihan presiden 2014 nanti pun masih ditanggapi secara pesimistis oleh sebagian orang. Banyak kalangan menganggap kalau pemilu besok akan lebih banyak ditunggangi kepentingan daripada niat tulus untuk memajukan negeri. Benarkah? Sampai saat ini, hanya Tuhan yang tahu. Mari kita simak pembahasan mengenai demokrasi prosedural ini yang kami sadur dari Gatra.

Irman Gusman: Demokrasi Prosedural Sulit Lahirkan Pemimpin Transformatif

Jakarta, GATRAnews - Demokrasi yang prosedural tak akan mampu melahirkan pemimpin yang transformatif. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI Irman Gusman dalam dialog kebangsaan bertajuk "Kepemimpinan Transformatif Solusi Pasca Pemilu 2014" di Universitas Multimedia Nusantara, Kamis (19/12). Irman mengatakan Pemilu 2014 adalah momentum untuk mengakhiri masa transisi yang telah berlangsung 15 tahun lamanya. Faktanya, selama 15 tahun terakhir kualitas pelaksanaan demokrasi masih lebih pada hal-hal yang prosedural, belum menyentuh persoalan yang substansial.

"Demokrasi yang dibangun masih pragmatis dan tanpa melibatkan partisipasi publik, pada akhirnya menjadi demokrasi yang prosedural," ujar Irman. Tantangan terbesar dalam mewujudkan demokrasi yang substantif adalah pola kepemimpinan transaksional yang masih mendominasi sistem pemerintahan di Indonesia. Sementara, pola kepemimpinan transaksional sulit untuk membawa Indonesia mencapai kemandirian ekonomi.

Lebih lanjut Irman Gusman mengatakan jelang pemilu 2014 adalah tantangan untuk mencari pemimpin yang transformatif, yakni pemimpin terbaik yang memang diinginkan oleh rakyat Indonesia. "Pemimpin yang transformatif adalah pemimpin visioner yang fokus menata sistem demokrasi agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat," kata Irman.

Senada dengan Irman Gusman, pembicara lainnya yakni Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan kondisi Indonesia saat ini memang banyak dipenuhi oleh pemimpin transaksional, sehingga sulit untuk terjadinya perubahan. "Pemimpin transaksional dari awal rekruitmen sudah dengan cara membayar, sehingga harus berfikir bagaimana mengembalikan biaya itu," kata Mahfud. Lebih lanjut Mahfud mengatakan, apabila demokrasi berjalan dengan baik maka akan mampu menghasilkan pemimpin yang transformatif.

Sementara pengamat politik Arbi Sanit menilai, saat nya bagi generasi ke 4 yaitu kaum muda untuk memimpin bangsa. Generasi sebelumnya yang berumur 60 tahun keatas dinilai tidak layak untuk mencalonkan diri dalam Pemilu 2014 mendatang. "Bisa dilihat dari hasil survei, masyarakat lebih suka generasi ke 4 sepeti Jokowi, Mahfud MD dan Irman Gusman. Sedangkan yang berumur 60 tahun keatas, apalagi ada yang 70 tahun, sudah tidak pantas mencalonkan diri," ujar Arbi. Permasalahannya, tambah Arbi, partai politik lebih suka memajukan generasi ke tiga untuk menjadi calon Presiden. "Keributan mungkin akan terjadi disini, parpol lebih suka mengusung generasi ke tiga, sementara rakyat menginginkan generasi ke empat," ungkap Arbi. (Nhi)

Read More