PKS Tidak Boleh Kampanye?

PKS sebagai partai yang digadang-gadang sebagai partai islam terkuat di tanah air, kini mengalami permasalahan serius. Selain karena isu korupsinya yang banyak di-blow-up oleh media, juga karena kegiatan kampanyenya yang dianggap banyak melanggar. Hal ini lantas semakin membuat pendukung PKS merasa partainya didholimi (terutama oleh media). Benarkah hal itu?

Sebelum membahas hal itu lebih lanjut, mari kita simak berita yang dilansir oleh kompas.com terlebih dahulu ini.

PKS Terancam Tak Boleh Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad mengingatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa dijatuhi sanksi tak boleh kampanye jika terus melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud adalah melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanyenya.

"Kalau saya sebut, yang saya ingat betul PKS adalah yang mengulangi kesalahan itu. Sementara yang lain saya belum berani sampaikan karena harus melihat datanya," ujar Muhammad, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2014).

Sejak digelar 16 Maret lalu, pelanggaran kampanye oleh partai politik dan calon anggota legislatif terus bertambah. Muhammad mengatakan, jika ada parpol atau calon anggota legislatif (caleg) yang sudah mendapatkan sanksi tetapi tetap mengulanginya, Bawaslu berwenang memberikan rekomendasi penghapusan jadwal kampanyenya.

"Kalau sudah dikenakan sanksi, sudah diperingatkan tak dilakukan, kami berikan pemberhentian jadwal kampanye atau menghapus jadwal kampanye berikutnya," kata Muhammad.

Ia mengungkapkan, Bawaslu berencana memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghapus jadwal kampanye bagi parpol yang terindikasi mengulangi pelanggaran dalam kampanye.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tiga hari penyelenggaraan kampanye terbuka, yaitu Minggu (16/3/2013) hingga Selasa (18/3/2014), ada 87 dugaan pelanggaran kampanye berupa pelibatan anak-anak yang dilakukan parpol.

Dugaan pelanggaran paling banyak dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu 14 kasus, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dengan 10 kasus, kemudian Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) masing-masing delapan kasus. Selanjutnya, Partai Nasdem 7 kasus, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing 6 kasus. Kemudian, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) 5 kasus serta Partai Bulan Bintang (PBB) 4 kasus.

Read More

Kekecewaan Warga Jakarta pada Jokowi

Tanah air memang sedang gempar. Penyebabnya, apalagi kalau bukan berita pencalonan resmi PDIP untuk Jokowi? Apalagi setelah sebelumnya, misteri pencapresan Jokowi adalah misteri yang banyak ditunggu jawabannya. Memang, berita majunya sang Gubernur DKI Jakarta ini telah menjadi sebuah cerita yang luar biasa. Selain namanya yang selalu bercokol di tempat tertinggi pada berbagai lembaga survey, juga karena keberanian PDIP menggeser sang ikon: Megawati, putri dari sang fajar. Kini, Jokowi sudah resmi akan diusung PDIP untuk menjadi calon pada pemilihan presiden 2014 ini.

Masalahnya, saat ini Jokowi baru saja menjabat sebagai Gubernur. Rasa-rasanya sedikit aneh jika dia tidak menyelesaikan tugasnya dulu selama 5 tahun. Setidaknya, hal itu dikemukakan oleh beberapa warga Jakarta. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat berita yang kami sadur dari kompas.com ini.

"Jokowi Jadi Presiden, Apa Mungkin Dia Ingat Jakarta?"

JAKARTA,KOMPAS.com — Tak semua warga Jakarta gembira mendengar kabar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, keberatan itu bisa tertepis bila pengganti Jokowi dipastikan adalah orang yang benar-benar peduli pada Jakarta dan warganya.

Rudi Suwandi (44), Ketua RT 10 Kampung Apung, adalah salah satu yang tak langsung setuju dengan pencalonan Jokowi itu. Dia mengaku menyayangkan bila Jokowi tak menuntaskan masa bakti satu periode di DKI Jakarta.

Menurut Rudi, Jokowi sudah membuat perubahan selama menjadi Gubernur DKI dalam 1,5 tahun ini. Meski belum memuaskan, Jokowi, menurut dia, juga sudah berupaya mencari solusi untuk Kampung Apung, tak seperti gubernur-gubernur sebelumnya yang menurut dia tak berbuat apa pun untuk kampungnya.

"Kita sulit cari Gubernur yang kayak gini. Kalau sudah jadi Presiden, kapasitasnya sudah lain. Apa mungkin dia ingat Jakarta?" tanya Rudi, Selasa (18/3/2014). Karenanya, dia mengaku tak masalah Jokowi menjadi calon presiden asalkan penggantinya memang peduli dengan Jakarta dan warganya.

Warga Kampung Apung yang juga Sekretaris RW 01, Bontot (47), mengaku maklum dengan rencana pencalonan Jokowi untuk Pemilu Presiden 2014. Dia berpendapat Jokowi saat ini berada pada posisi yang tak mudah. 

Pada satu sisi, kata Bontot, Jokowi harus menjalankan mandat partai tetapi di sisi lain terikat dengan janji mandat sebelumnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Menurut saya Pak Jokowi inginnyangurus Jakarta dulu. Dia sebenarnya mau sepenuh hati merapikan Jakarta," kata dia.

Sementara itu, Talen (46), warga RT 10 Kampung Apung, mengaku baru bisa rela Jokowi menjadi calon presiden bila masalah Kampung Apung dituntaskan terlebih dahulu. "Kalau ketemu Pak Jokowi, saya pesan tolong Pak benahi kota Jakarta dulu. Sampai 90 persen beres barulah jadi calon presiden," ujar dia.

Meski demikian, di Kampung Apung tetap ada orang yang mendukung langkah Jokowi maju menjadi calon presiden. Salah satunya adalah Kasman (50), warga RT 07 Kampung Apung.

Menurut Kasman, Jokowi sudah membuat gebrakan yang memperlihatkan kerja nyata di Jakarta, termasuk di kampungnya. Dia pun menyebutkan beberapa program yang sudah dibuat dan direncanakan untuk Kampung Apung.

Read More