Elpiji sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat modern, kegunaannya hampir-hampir sama pentingnya dengan BBM. Pertamina sebagai BUMN yang bertanggung jawab terhadap adanya barang pokok tersebut, tentu harus merencanakan harga elpiji ini dengan seksama. Agar gejolak harga dari elpiji tidak merugikan masyarakat dan pertamina. Agar elpiji memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Namun, belakangan ini, masyarakat menilai pemerintah telah mencampuri kepentingan pertamina dalam menentukan harga elpiji. Terutama setelah harga elpiji 12 kg mengalami kenaikan yang sangat signifikan di awal tahun ini. Banyak partai politik (parpol) kemudian ramai-ramai menolaknya. Dan banyak pihak menganggap hal ini sangat dipengaruhi oleh tahun 2014 yang merupakan tahun politik. Apakah benar hal ini merupakan usaha parpol untuk semakin dicintai masyarakat di pemilu dan pemilihan presiden 2014 mendatang? Simak berita yang dilansir oleh oke zone ini.
Tolak Elpiji Naik, Parpol hanya Cari Muka
Oleh: Rizka DIputraJAKARTA - Partai politik peserta koalisi pemerintah belakangan beramai-ramai menolak kenaikan harga gas elpiji berukuran 12 kilogram. Reaksi penolakan ini dinilai sebagai upaya cari muka kepada rakyat apalagi menjelang Pemilu 2014 demi meraih simpati.
"Penolakan sejumlah parpol khususnya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan tidak lebih dari cari muka kepada publik. Apa yang dilakukan dengan dalih kepentingan rakyat saat ini, lebih besar pada pencitraan semata. Sebab, mereka bagian dari pemerintah yang memimpin saat ini," terang Direktur Eksekutif Political Communication (Polcomm) Institute, Heri Budianto saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Senin (6/1/2014) malam.
Menurutnya, menaikkan harga elpiji adalah domain Pertamina, namun pemerintah juga harus tetap bertanggungjawab. Kata Heri, kenaikan harga elpiji 12 kilogram yang diklaim pemerintah dinaikkan Pertamina tanpa sepengetahuan pemerintah hanya dramatugi semata.
"Parpol bagian pemerintah tengah memainkan praktik dari teori dramaturgi. Di depan publik seolah-olah menolak, namun panggung belakang mereka melakukan konspirasi terkait hal itu," tegasnya.
Rencana kenaikan elpiji ini lanjut Heri, bukanlah sebuah peristiwa yang datang awal tahun ini saja, namun sudah cukup lama. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kata dia, menyebutkan bahwa Pertamina merugi karena penjualan elpiji.
"Masa parpol-parpol pemerintah itu tidak tahu, kan tidak masuk akal. Kalau dikatakan soal momentum menaikkannya saya setuju. Sebab, bisa jadi Pertamina bermain sendiri. Tetapi pertanyaannya, apakah Pertamina berani begitu?" tutupnya.
Sebelumnya, sejumlah parpol koalisi pemerintah kompak menolak rencana kenaikan harga gas elpiji ukuran 12 kilogram. Selain Partai Demokrat, parpol yang menolak yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
0 komentar:
Posting Komentar