Rabu, 18 Desember 2013

Jokowi Gubernur, Bukan Wapres


Elektabilitas Jokowi yang terus meroket menjelang pemilu 2014 ini, memang membuat banyak pihak berspekulasi tentang masa depannya. Banyak yang berharap Jokowi akan menjadi Capres untuk Pemilihan Presiden 2014 mendatang, namun isu itu terus dibiarkan mengambang oleh pihak PDIP, partai yang menaungi Jokowi.

Semakin ke sini, muncul pula isu bahwa Jokowi akan menjadi cawapres dari Megawati. Namun sama seperti isu pertama, pihak PDIP masih menanggapinya secara dingin. Bahkan salah seorang politisi PDIP berikukuh menyatakan Jokowi adalah Gubernur, bukan Wapres. Simak berita selengkapnya di tulisan yang kami sadur dari Detik.com ini.

Politisi PDIP: Jokowi Diamanahkan Sebagai Gubernur Jakarta, bukan Wapres

Oleh: Bagus Prihantoro Nugroho

Jakarta - Isu penduetan Megawati sebagai capres dan Jokowi sebagai cawapresnya muncul menjelang tahun politik 2014. Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa Jokowi lebih baik fokus pada jabatannya saat ini saja, sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Jokowi itu diamanahkan untuk memimpin DKI Jakarta sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejauh ini kinerjanya bagus kan? Jadi lebih baik daripada diisukan jadi Cawapres," ujar Budiman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2013).

Budiman memaparkan sejumlah pembangunan yang telah dicapai Jokowi. Pembangunan tersebut dicapai karena posisi Jokowi sebagai orang nomor satu dalam pengambilan keputusan.

"Kita lihat sekarang pembangunan monorail sudah dilanjutkan, pembangunan jalan, rumah susun. Ini semua bertahap ya, kan Jokowi bukan tukang sulap. Tapi kan pembangunan sudah terlihat," imbuhnya.

Mengenai pencapresan, sejauh ini PDIP belum memutuskan hal tersebut. PDIP masih menargetkan menang pileg terlebih dahulu.

"Pokoknya target kami 27,02 persen dari pemilihan nasional. Kalau tidak seperti itu mana bisa mengusung capres sendiri?," pungkasnya.

0 komentar:

Posting Komentar

    Blogger news

    Blogroll

    Categories

    Tentang Kami

    Directory berita tentang pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014